NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) Gus Fawait mengatakan ditengah kemerdekaan RI ke 77, ternyata tak dinikmati hasil kemerdekaan oleh masyarakat perkebunan di Jawa Timur.
“Bagi masyarakat perkebunan kemerdekaan RI ke 77 ini sebagai anugerah yang luar biasa meski mereka sampai saat ini masih dalam kemiskinan,” jelasnya, Rabu (17/8).
Politisi partai Gerindra ini mengatakan masyarakat perkebunan di Jawa Timur masih belum menikmati kemerdekaan meski kondisi saat ini Indonesi sudah merdeka selama 77 tahun.
“Masyarakat yang tinggal dipinggir hutan atau perkebunan di era kolonial belum merasakan sebuah kesejahteraan. Bahkan sampai sekarangpun belum juga merasakan apa yang dinamakan kesejahteraan,” jelas bendahara Gerindra Jatim ini.
Pria asal Jember ini mengatakan meski belum menikmati sebuah kesejahteraan, para masyarakat pinggir kehutanan dan pinggir perkebunan, mereka tetap bersyukur sebagai bangsa yang merdeka dan mendoakan para pemimpin bangsa mulai presiden hingga gubernur untuk membuat bangsa ini maju dan sejahtera.
“Kepada saya mereka menitipkan pesan bahwa sampai detik ini masih miskin. Semua tahu, kalau masyarakat miskin di Jawa Timur berada di pedesaan termasuk masyarakat pinggiran, baik pinggiran hutan dan pinggira hutan,” jelas putra pengasuh Al Qodiri Jember ini.
Pengentasan kemiskinan, kata Gus Fawait merupakan pekerjaan rumah bersama yang tidak bisa diselesaikan salah satu pihak saja misalnya Pemprov maupun pemkab/pemkot saja.
“Perlu ada kolaborasi antara kementerian, Pemprov maupun Pemkab/Pemkot. BUMN didirikan bukan hanya sebagai sumber penerima, melainkan untuk ikut serta memberi eksternal positif untuk pengentasan kemiskinan, khususnya di Jawa Timur,” jelasnya.
Untuk pengentasa kemiskinan, sambung gus Fawait, perlu kebijakan hal yang tidak biasa seperti selama ini dimana perlu ada sinergitas dengan Pemprov untuk urusan pengentasan kemiskinan khususnya untuk masyarakat pinggiran hutan maupun pinggira perkebunan.
“Perlu duduk bersama untuk menemukan formula bagaimana pengentasan kemiskinan di daerah dengan melibatkan bumn. Masyarakat pinggiran itu adalah warga negara yang berhak juga menikmati kekayaan negara dimana kami berharap BUMN ke depan tidak menjadi bangsa asing yang membiarkan masyarakat perkebunan dan hutan seperti orang asing,” tandasya. (setya)