NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 di tingkat nasional berada di angka 70,09 dari 100. Angka ini menurun dibandingkan IDI 2015 yang berada di angka 72,84 dan IDI 2014 sebesar 73,04.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, meski menurun, capaian indeks tersebut masih menunjukkan bahwa iklim demokrasi di Tanah Air berada di tingkat sedang dan relatif kondusif. “Kalau masih antara 60-80 itu kategori sedang. Jadi, pada 2016 ini termasuk kategori sedang,” ujar Suhariyanto di gedung BPS Pusat, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Menurutnya, penurunan IDI 2016 terjadi dari tiga indikator. Pertama, indikator kebebasan sipil turun dari 80,3 pada tahun lalu menjadi 76,45. Kedua, indikator hak-hak politik turun tipis dari 70,63 menjadi 70,11. Ketiga, indikator lembaga-lembaga demokrasi turun paling tajam dari 66,87 menjadi 62,05.
Bila dibedah, lanjut dia, dari indikator kebebasan sipil terdapat dua penurunan pada dua variabel, meski dua variabel lainnya membaik. “Ada dua variabel yang turun, yaitu variabel kebebasan berkumpul dan berserikat serta kebebasan dari diskriminasi,” kata Suhariyanto.
Tercatat, variabel kebebasan berkumpul dan berserikat menurun 3,86 dari 86,65 menjadi 82,79. Sedangkan, kebebasan dari diskriminasi turun 0,17 dari 87,6 menjadi 87,43. Sementara dua variabel yang membaik, yaitu kebebasan berpendapat yang meningkat hingga 9,96 menjadi 72,17 dan kebebasan berkeyakinan naik 1,19 menjadi 81,69.
Kemudian, untuk indikator hak-hak politik, membaik pada variabel partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan menjadi 61,24 dari 60,59. Sedangkan, satu variabel lain, yaitu hak memilih dan dipilih stagnan di angka 75,26. Lalu, untuk indikator lembaga-lembaga politik, mayoritas variabel justru menurun. “Yang turun paling tajam adalah peran partai politik. Kategorinya sudah buruk, kini turun lagi 6,8 menjadi 52,29,” ucapnya.
Adapun variabel yang juga turun, yaitu variabel peran birokrasi pemerintah daerah dari 53,11 menjadi 47,51 dan peran peradilan yang independen dari 92,28 menjadi 91,36. “Ini meski turun tapi tipis dan masih di kategori baik,” imbuhnya.
Sementara, variabel peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) membaik dari 42,9 menjadi 46,76 dan variabel Pemilihan Umum (Pemilu) yang bebas dan adil stagnan di angka 95,48.
Kemudian, berdasarkan tingkat provinsi, DKI Jakarta menjadi provinsi yang menurun paling drastis tingkat demokrasinya, yaitu mencapai 14,47 poin. Diikuti Sumatera Barat yang turun hingga 13,05 poin dan Kalimantan Timur 7,6 poin.
“Sedangkan yang mengalami peningkatan kualitas demokrasi, yaitu Maluku (12,3 poin), Maluku Utara (11,74 poin), dan Bangka Belitung (10,69 poin),” tuturnya.
Pewarta: Ricard Andhika
Editor: Romandhon
