NUSANTARANEWS.CO, Jakarta -Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada awal tahun ini diproyeksi tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kuartal I 2017. Sebab, proses demokrasi tersebut tidak banyak berdampak pada kegiatan perekonomian masyarakat.
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menjelaskan, biasanya penyelenggaraan Pilkada selalu berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah dikarenakan melalui belanja kampanye. Salah satunya adalah melalui pemintaan atribut kampanye seperti spanduk, kaos, bendera dan lain-lain.
“Biasanya kalau ada Pilkada pengeluaran dari parpol (partai politik) itu ke dampak ke ekonomi seperti untuk buat kaos, atribut kampanye lain. Ini otomatis membuka lapangan kerja, dan ujungnya meningkatkan daya beli masyarakat,” ujar Enny di Jakarta, Kamis (9/2/2017).
Menurutnya, belanja kampanye pada Pilkada 2017 lebih banyak mengarah pada lembaga nonprofit rumah tangga (LNPRT) seperti konsultan politik, lembaga survei, lembaga sosial masyarakat dan lain-lain yang ditujukan guna memobilisasi massa.
“Belanja untuk mobilisasi masa itu cukup signifikan, tapi itu tidak berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Ini lebih banyak ke konsultan politik, untuk iklan. Itu yang dapat aliran dana Pilkada,” kata Enny.
Disamping itu, pada Pilkada kali ini justru lebih banyak memberikan dampak negatif khususnya bagi iklim investasi dan indeks kepercayaan asing. Hal ini seiring dengan munculnya gejolak yang mengatasnamakan agama, ras dan suku.
“Pilkada ini malah orang lebih dikhawatirkan, takut ada kerusuhan. Ini kan malah mengerem investasi,” tutur Enny.
Reporter: Richard Andika
