Ekonomi

INDEF: Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Mandul

Pertumbuhan Ekonomi Melambat
Pertumbuhan Ekonomi Melambat/Ilustrasi SS/Nusantaranews.co

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pemerintah digadang-gadang ingin kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XV. Namun tak pelak, 14 paket kebijakan yang sebelumnya dirilis pemerintah dinilai belum menunjukkan hasil yang optimal.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai pemerintah gagal memanfaatkan momentum akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui paket kebijakan yang sudah ada.

“Potensi terjadinya akselerasi pertumbuhan di 2016 cukup besar, tapi ada persoalan yang tidak mampu diselesaikan pemerintah, misal daya beli dan investasi,” ujar Sri Hartati di kantornya kemarin, yang ditulis Jumat(10/2/2017).

Sri Hartati menjelaskan, apabila masalah-masalah itu tidak segera dibenahi, pada 2017 juga akan terjadi hal yang sama, yaitu potensi pertumbuhan yang terlewatkan. Menurutnya, saat ekonomi sedang memburuk, pemerintah malah tidak bisa memberikan stimulus pasti.

“Banyak paket-paket kebijakan yang mandul pelaksanaannya di daerah. Ekspor impor tidak berjalan dengan baik, lalu permasalahan di sektor keuangan,” kata dia.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Terima Kunjungan Tim Ekonomi di Perbatasan Sabah

Sementara itu, Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus menambahi, bahwa secara historis pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak terjadinya pelambatan ekonomi global pada 2013 juga ikut lambat. Namun, dua tahun terakhir trennya stagnan meskipun pemerintah sudah lakukan upaya via paket kebijakan ekonomi sebanyak 14 jilid

“Tetapi tetap susah dorong 2016 kemarin. Kami menilai paket hanya berdampak pada ekspektasi yang besar jangka pendek, tapi tidak tidak berbuah besar,” ungkap dia.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang 5,02 persen belum mencerminkan upaya yang maksimal. Sebab, pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran sangat ditopang konsumsi rumah tangga yang pertumbuhannya mencapai 5,1 persen.

“Komponen-komponen lain misalnya belanja pemerintah untuk memberikan rangsangan tidak berjalan. Artinya pemerintah tidak melakukan apa-apa pun ekonomi tumbuh karena masyarakat ini. Justru investasi melambat, ekspornya turun lebih kecil dari impor,” papar dia.

Selain itu, lanjut dia, bahwa surplus neraca perdagangan yang terjadi di 2016 bukanlah surplus yang baik. Bila ditelusuri, menurut Ahmad, konsumsi meningkat, tetapi industri manufaktur mengalami perlambatan.

Baca Juga:  Sokong Kebutuhan Masyarakat, Pemkab Pamekasan Salurkan 8 Ton Beras Murah

“Lantas konsumsi yang tumbuh itu ditopang dengan barang-barang impor. Sektor jasa yang berkembang ternyata mendukung industri di negara lain,” tutur dia.

Reporter: Richard Andika

Related Posts

1 of 513