NUSANTARANEWS.CO – Implementasi Pancasila dalam berbagai peraturan perundang-undangan perlu ditentukan nilai dasarnya yakni nilai yang dijadikan tujuan umum yang hendak diwujudkan dengan segala peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai dasar tersebut antara lain adalah: keadilan, kesejahteraan, keamanan dan kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Nilai dasar ini perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai instrumental, agar dapat dilaksanakan sesuai dengan pola pikir Pancasila. Di samping itu faham nasionalisme juga mewarnai segala peraturan perundang-undangan, agar cita-cita bangsa sebagaimana yang dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.
Nilai instrumental yang telah menjelujuri segala peraturan perundang-undangan tersebut harus memperhatikan situasi dan kondisi, sehingga segala peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara kontekstual dan aktual. Demikianlah wujud implementasi Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Implementasi Dasar Negara pada Otonomi Daerah
Dengan diberlakukannya Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sering terjadi kesalah fahaman dalam memaknai ”pemberian otonomi yang seluas-luasnya” pada pemerintah daerah. Dengan berdalih memberikan akomodasi terhadap kearifan lokal, atau local wisdom, daerah memandang memiliki hak untuk berbuat bebas dalam mengembangkan daerahnya tanpa berpegang teguh pada hukum nasional. Begitu banyak peraturan daerah (Perda) yang bertentangan dan menyimpang dari dasar negara Pancasila, serta tidak menghormati keanekaragaman bangsa, bahkan melepaskan diri dari keterikatan bangsa. Peraturan daerah yang tidak menjabarkan dasar negara Pancasila harus dicabut dan diubah serta disesuaikan dengan dasar negara Pancasila.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi dasar negara Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya adalah:
-
- Terdapatnya pihak-pihak yang belum ikhlas dan/atau belum memahami Pancasila sebagai dasar negara dan ingin menggantinya dengan faham lain. Ternyata masih banyak peraturan perundang-undangan, utamanya peraturan daerah yang bertentangan dan menyimpang dari Pancasila, karena menerapkan prinsip atau asas lain.
- Masih terbatasnya ahli penyusun undang-undang (legal drafter) yang belum memahami Pancasila sebagai dasar negara di lembaga legislatif, sehingga terjadi penyimpangan dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
- Kurang difahami atau diabaikannya makna Undang-undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan oleh para anggota lembaga legislatif, sehingga terjadi kerancuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Kesalahan dalam memaknai kearifan lokal atau local wisdom di daerah, sehingga dalam penyusunan peraturan daerah mengarah pada terjadinya eksklusivisme daerah.
Penulis: Soeprapto (Ketua LPPKB)
