NUSANTARANEWS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, 30 April lalu, menyebut racun kalajengking memiliki nilai jual fantastis. Bahkan melebihi harga komoditi emas. Tentu tanda tanya besar bagi kita, apakah memang iya racun kalajengking lebih bernilai dan lebih mahal dari pada emas?
Sementara ketika kita melirik Indonesia, khususnya Papua yang memiliki gunung emas tapi dikelola Freeport yang nyatanya sangat menguntungkan asing. Bahkan kontrak kerjanya diperpanjangan sampai 2041. Ini membuktikan bahwa emas lebih bernilai dari pada racun kalajengking.
Pernyataan terkait budidaya kalajengking presiden memang dahsyat. Sampai mampu menutupi #2019gantipresiden yang begitu viral di medsos sebelumnya. Dan sudah lazim terjadi, pernyataan itupun mendapat respon dari berbagai pihak, mulai dari politisi sampai masyarakat umum.
Baca Juga:
Waktu, Kalajenking dan Tambang
Kebijakan Pemerintah Tak Memberikan Peluang Indonesia Memiliki Martabat
Waketum Gerindra Ferry Juliantono misalnya, mengkritisi bahwa pembahasan kalajengking Jokowi ini menandakan bahwa presiden tak pantas lagi menjadi Presiden RI. “Kalau orang sudah anjlok elektabilitasnya dan hilang kehormatannya, ya seperti itu. Memang sudah nggak pantas lagi jadi presiden,” ujar dia, dikutip dari detiknews.com (3/5/2018).
Menilai pernyataan presiden tersebut, tentu bukanlah sebuah solusi dari masalah kurangnya lapangan kerja maupun kemiskinan yang menimpa masyarakat saat ini. Pernyataan itu tak lebih sebagai sebagai guyonan yang tidak bisa menuntaskan permasalahan yang ada di negeri ini. Dewasa ini, permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia begitu rumit dan tersistematis. Sehingga sangat susah untuk keluar dengan hanya sekedar mengumpulkan racun kalajengking.
Mestinya, upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, adalah dengan mengelola Sumber Daya Alam yang ada di negeri ini. Dengan catatan dikelola secara benar. Tata kelolanya tidak diserahkan ke asing.
Begitu pula dengan lapangan kerja, tidak hanya disediakan untuk asing maupun aseng semata. Tapi lebih pada pemberdayaan individu yang ada di dalam negeri sendiri, sehingga solusi untuk mendapatkan pekerjaan tidak hanya menjadi TKI.
Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, mulai dari laut sampai hutan. Dan perusahaan tambang Freeport yang dikelola asing saat ini, merupakan penghasil emas dan tembaga nomor dua di dunia.
Dari pengelolaan itu saja, tentu Indonesia semestinya tidak perlu bergantung pada utang luar negeri dalam pembangunan infrastruktur di Papua. Dan tentunya masyarakat akan terlepas dari jeratan kemiskinan. Sehingga mereka tidak akan tergiur dengan iming-iming racun kalajengking, yang belum tentu bernilai seperti apa yang disampaikan Presiden.
Penyelesaian masalah yang ada saat ini tidak hanya cukup dengan mengganti presiden saja, tapi lebih kepada perubahan yang menyeluruh yaitu perubahan pada sistem yang mengatur kehidupan kita. Sehingga tata kelola dan kebijakan yang diambil, tidak hanya dinilai dari asas manfaat semata. Tapi lebih kepada kemaslahatan umat.
*Rahmah Athyefah, Pegiat Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban (AMAK)
