NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Adnan Topan membandingkan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) soal upaya pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Presiden Jokowi selalu ada dalam posisi di tengah-tengah, entah ketika berhadapan dengan kepentingan soal kriminalisasi terhadap KPK, Revisi Undang-undang KPK, selalu posisinya tengah-tengah gitu, yang sebenarnya lebih tegas adalah Pak JK dalam kasus ini,” tuturnya usai menjadi pembicara di diskusi Temuan Survei Nasional Korupsi, Religiulitas dan Intoleransi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu, (15/11/2017).
Ia kemudian menjelaskan sikap JK yang terkesan tegas adalah saat JK menyebut dengan tegas bahwa pemanggilan Ketua DPR RI Setya Novanto oleh penyidik KPK tak perlu meminta ijin Jokowi.
Sementara respon presiden soal polemik mangkirnya Setnov dari panggilan KPK dalam kasus e-KTP hanya meminta Setnov untuk membuka undang-undangnya semua. Sebab aturan mainnya ada di dalam situ.
Atas dasar itu, Adnan menyarankan agar Jokowi mengubah sikapnya tersebut. Jangan sampai kemudian sikap-sikap itu lebih banyak dikalkulasi dengan kepentingan politik.
“Sebab saya khawatir sikap Presiden yang ambigu ini dimanfaatkan oleh Setya Novanto untuk berlindung dan menghambat proses hukum yang dilakukan oleh KPK,” pungkasnya.
Diketahui berbicara soal Politik, Indonesia akan segera menggelar Pagelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 pada mendatang. Golkar sudah secara terang benderang mendukung Jokowi maju dalam pagelaran Pilpres tersebut, yang artinya Jokowi dipaksa untuk tetap solid demi mendapatkan dukungan tersebut.
Reporter: Restu Fadilah
Editor: Romandhon
