Hukum

HNW Minta KPK Klarifikasi Surat Palsu Pencekalan Setnov

NusantaraNews.co, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada polisi bekerja profesional dalam mengusut perkara yang menyeret Pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang perihal dugaan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang. Jokowi juga meminta kepada kepolisian untuk menghentikan pengusutan jika tidak ditemukan cukup bukti.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid mengatakan dilaporkannya Agus-Saut yang di duga telah melakukan pemalsuan Surat Perintah Penyidikan harus segera diklarifikasi oleh KPK.

“Saya tidak terbayang ada surat palsu dari kpk. Itu satu hal kpk perlu klarifikasi,” ungkap Hidayat, Jum’at (10/11/2017).

“Sekarang kan banyak orang mudah membuat surat ya. Perlu klarifikasi kpk,” tegasnya.

Hidayat melanjutkan dirinya sulit membayangkan jika sebagai lembaga penegak hukum, KPK menerbitkan surat palsu.

“Karena KPK lembaga yang diberi kewenangan memberantas korupsi. Diantara korupsi itu kan pemalsuan. Apakah itu palsu tidak? KPK perlu membuktikan,” katanya.

Selain itu Wakil ketua MPR itu mengingatkan sebagai negara hukum, setiap lembaga negara tidak boleh melakukan tindakan yang tidak berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat.

Baca Juga:  Ditemukan Ladang Ganja Seluas 10 Hektar di Kabupaten Cianjur

“Prinsipnya ini negara hukum. Negara hukum tidak boleh, lembaga negara, individu apapun melakukan tindakan tidak ada buktinya. Enggak boleh. Itu namanya pelanggaran hukum,” pungkasnya.

Sebagai informasi Pengacara Setnov melaporkan Agus-Saut perihal dugaan surat palsu masa perpanjangan pencegahan ke luar negeri. Adapun laporan tertuang dalam LP/1028/X/2017/Bareskrim tanggal 9 Oktober 2017 .

Dalam laporan ini, kedua pimpinan KPK disangka Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Achmad Sulaiman

Related Posts

1 of 1.003