NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengamat politik Adi Prayitno saat dihubungi Nusantaranews baru-baru ini menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk menghindari polemik berkepanjangan terkait kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pasalnya kasus penonaktifan Ahok dari hari ke hari terus menjadi polemik yang tak berkesudahan. Untuk itu, dirinya menyarankan mestinya Mendagri bergerak cepat untuk menghindari kecurigaan dari publik.
Pertama, mendagri harus segera melakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan DPR sebagai mitra pemerintah. “Apalagi di DPR saat ini sedang menggalang hak angket soal status Ahok. Apa susahnya Mendagri rapat dengan DPR mencari solusi tebaik,” sindirnya.
Kedua, sebenarnya terlalu jauh menyeret presiden dalam persoalan ini. Sebab, ini murni tupoksi yang harus diselesaikan oleh Mendagri. “Jika segala persoalan harus diselesaikan oleh presiden, lalu apa gunanya menteri sebagai pembantu eksekutif. Jangan bebankan soal kasus hukum ini pada presiden. Mendagri harus menyelesaikan ini. Tugas presiden itu banyak, bukan hanya soal Pilkada Jakarta,” sambung dia.
Ketiga, jika segala upaya sudah ditempuh oleh Mendagri tapi kasus hukum ini mentok, baru konsultasi dan minta saran kepada presiden. “Langkah ini lebih elegan sesuai tatakrama bernegara. Jangan sampai semua persoalan presiden harus turun tangan. Apalagi soal kasus hukum Ahok cukup sensitif. Jadi harus hati-hati,” tandasnya.
Editor: Romandhon
