Hijrah Ibu Kota Baru
Hasrat memindahkan ibu kota baru tak sekadar isapan jempol belaka. Presiden Jokowi benar-benar akan merealisasikannya. Bahkan kandidat ibu kota baru akan dirilis bulan Agustus ini. Membuat publik penasaran lokasi hijrahnya ibu kota negara. Adapun nilai pembangunan ibu kota baru diperkirakan mencapai Rp 480 triliun, yang bersumber dari APBN, BUMN, dan investor swasta. Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, pemindahan Ibu Kota baru ke Pulau Kalimantan, tidak akan membawa seluruh aspek yang sudah terbangun di DKI Jakarta. Ibu kota baru di Kalimantan hanya akan menjadi pusat pemerintahan saja. Sedangkan untuk pusat bisnis dan keuangan, seluruhnya masih akan terpusat di Jakarta.
Pemerintah nampak serius menggarap perencanaan ibu kota baru. Mulai dari pencarian lokasi, pengkajian lingkungan, sumber daya, hingga keamanan wilayahnya. Semua sedang dalam proses perampungan. Dengan harapan tahun 2020 sudah bisa dilakukan tahap pertama pembangunan ibu kota baru. Ide hijrahnya ibu kota baru ini diharapkan mampu menjadi solusi pemerataan ekonomi di Indonesia. Sepintas memang bagus. Namun, menyisakan pertanyaan mendasar bagi publik. Darimana datangnya sumber dana pemindahan ibu kota?
APBN dan BUMN pun tak akan cukup menopang dana sebesar itu. Kecuali investasi swasta menjadi solusinya. Saat ini utang Indonesia saja sudah melebihi angka Rp 4000 triliun. Belum lagi nasib BUMN yang terseok-seok. Bahkan terancam gulung tikar akibat kalah saingan dengan produk asing.
Dengan kondisi ekonomi Indonesia yang demikian rapuh, mampukah APBN negara dan BUMN menjadi penyokong terbesar dana pemindahan ibu kota? Atau memang proyek hijrah ibu kota ini menjadi alasan kuat pemerintah membuka selebar-lebarnya pintu investasi asing. Masih teringat ungkapan Presiden bahwa masyarakat tak boleh alergi dengan investasi. Investasi itu bagus untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Bak pucuk dicita ulam pun tiba. Proyek hijrah ibu kota bakal menjadi lumbung mega investasi.
Sejauh ini, pemerintahan Jokowi memang getol menawarkan Indonesia ke asing agar mereka berinvestasi. Untuk itulah, penghambat investasi benar-benar diminimalisir. Bagaikan tol yang bebas hambatan. Alhasil, proyek-proyek strategis negara seperti pembangunan infrastruktur banyak dibiayai dari investasi asing.
Seandainya kran investasi untuk ibu kota negara dibuka, bukankah hal itu lebih beresiko bagi kedaulatan negara? Alhamdulillah jika pemerintah mampu bayar utang dengan segala bunganya. Namun, jika tidak? Jerat utang hanya akan merugikan negara. Asing akan banyak bermain di aset-aset strategis negara. Dan hal ini berbahaya. Bisa-bisa nasib Indonesia seperti Sri Lanka, Pakistan, Yunani, dan sejumlah negara yang terjebak dengan investasi asing. Sejumlah aset negara mereka sudah berpindah kepemilikan. Semoga tidak terjadi di Indonesia.
Kalaulah memang niat hijrah ibu kota itu sudah bulat, selesaikan dulu urusan kemaslahatan rakyat yang belum tuntas. Seperti defisit BPJS kesehatan, tsunami PHK, kerugian BUMN, utang negara, pembangunan hunian korban bencana gempa, dan lainnya. Masih banyak PR pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di negeri ini.
Hijrahnya ibu kota bukanlah hal mendesak untuk segera dilakukan. Tak perlu memaksakan diri. Jika terus dipaksa, hanya akan membuat negeri ini babak belur dengan beban utang yang terus membengkak. Belum selesai berbagai persoalan, jangan pula ditambah perencanaan yang menguras tenaga dan pikiran. Fokus dulu selesaikan PR dan janji kampanye yang belum rampung. Setelah semua selesai, barulah berpikir tentang hijrah ibu kota negara.
Oleh: Chusnatul Jannah, Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban
