NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Nama Puan Maharani dan Pramono Anung mendadak jadi sorotan publik usai kedunya dicatut Setya Novanto sebagai penerima uang haram korupsi e-KTP. Tuduhan yang belum terbukti tersebut seperti telah terlanjur terdengar publik.
Ketua Setara Institute, Hendardi menilai bahwa pernyataan Setya Novanto di persidangan terkait dugaan aliran uang ke Partai Golkar, Pramono Anung dan Puan Maharani dalam kasus KTP elektronik telah menambah daftar panjang nama-nama yang disebut baik oleh Nazarudin maupun oleh Setya Novanto.
Baca juga: Setnov Menyanyi, Puan Maharani dan Pramono Disebut Terima Dana e-KTP
Kata dia, secara normatif apapun yang muncul dalam persidangan sebuah kasus akan menjadi referensi KPK dalam mengembangkan sebuah peristiwa hukum.
“Tetapi materi-materi yang misleading dalam sebuah persidangan, semestinya juga tidak perlu ditanggapi berlebihan, apalagi menimbulkan ketegangan baru antar partai politik,” katanya dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (27/3/2018).
Pria kelahiran Jakarta 13 Oktober 1957 ini menuturkan di tahun politik wujud hoax bukan hanya berkonten SARA tetapi juga berbagai materi yang dapat menjatuhkan marwah atau integritas pribadi seseorang, partai politik, atau pihak-pihak yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan kontestasi politik.
Baca juga: Jokowi Dinilai Hendak Jadikan Puan dan Pramono Sebagai Proyek Pencitraan Dirinya
“Ruang persidangan kasus korupsi dan kasus lainnya bisa jadi menjadi sumber informasi palsu yang bisa menimbulkan kegaduhan baru. Terhadap hoax dan hal-hal yang belum teruji kebenarannya sudah semestinya publik tidak mudah terbawa arus, apalagi menjelang Pilkada serentak 2018, Pemilu dan Pilpres 2019,” kata Hendardi yang juga dikenal sebagai pejuang untuk mewujudkan perlakuan setara di bidang politik ini. (red)
Editor: Eriec Dieda
