NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Rumor tentang jual beli jabatan dalam rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur kembali mencuat menjelang Pemilu. Informasi yang dihimpun oleh awak media ini mengindikasikan bahwa, para calon PPK dan PPS diduga harus memberikan sejumlah uang untuk dapat lolos seleksi.
Seorang mantan anggota PPK Pemilu 2024, yang enggan disebutkan namanya, mengonfirmasi kebenaran rumor tersebut. Dalam wawancara yang dilakukan pada Rabu (15/5), mantan anggota PPK tersebut mengungkapkan bahwa praktek ini memang terjadi dan bahkan merata.
“Jadi, ya itu memang benar, dan saya rasa merata,” ujarnya. Dia menjelaskan bahwa para calon yang ingin lolos seleksi PPK harus menyerahkan sejumlah uang, yang nantinya dipotong dari gaji mereka setelah resmi terpilih dan dilantik. “Untuk nominal kalau di Pemilu 2024 kemarin, 4 kali gajian untuk PPK. Tidak tahu kalau yang lain,” tambahnya.
Senada dengan pengakuan mantan anggota PPK, seorang mantan anggota PPS juga memberikan kesaksian serupa. Dia mengaku awalnya takut membuka kebenaran mengenai praktik jual beli seleksi PPS di Sumenep, dan meminta agar identitasnya dirahasiakan. “Kalau saya sih, yang diminta itu hanya 2 kali gajian,” katanya.
Mantan anggota PPS tersebut juga mendengar rumor bahwa untuk lolos seleksi PPS saat ini, calon harus memberikan upeti sesuai kesepakatan dengan oknum Komisioner KPU Sumenep. “Kabarnya begitu, soalnya ada komisioner yang nggak jadi anggota KPU lagi, benar dan tidaknya juga tidak tahu,” ujarnya.
Menanggapi tuduhan ini, Komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil, membantah tegas adanya praktik jual beli jabatan dalam rekrutmen PPK dan PPS. Dalam wawancara via telepon, Rafiqi menyatakan bahwa rumor semacam itu biasa muncul, namun tidak berdasar. “Persoalan-persoalan itu memang biasa, yang pasti kita di KPU tidak ada hal-hal semacam itu,” tegasnya.
Rafiqi juga menyebut bahwa tuduhan tersebut mungkin berasal dari pihak-pihak yang kecewa karena tidak terpilih. “Jangan-jangan yang menjadi isu mereka yang tidak jadi, bisa jadi kan?,” tuturnya. Dia memastikan bahwa rumor yang beredar tidak berdasar dan hanya isu belaka. “Saya pastikan itu tidak ada, rumor lah atau isu. Masak ada yang belasan juta, di mana logikanya itu,” tambahnya.
Rafiqi mengakui bahwa pernah ada sumbangan dari anggota badan adhoc yang merupakan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), namun sumbangan tersebut tidak untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk pembangunan internal HMI. “Setelah mereka jadi, saya minta sumbangan untuk pembangunan adik-adik di HMI itu. Kalau saya kan HMI yang dipikir, bukan untuk siapa-siapa,” jelasnya.
Komisioner KPU Sumenep itu juga berharap agar masyarakat tidak langsung percaya pada rumor yang beredar. “Karena saya tidak merasa kalau ada hal yang demikian,” tutupnya.
Sebagai informasi, KPU Sumenep hari ini tengah melangsungkan penetapan calon anggota PPK di salah satu hotel di Sumenep. Sementara itu, seleksi tes tulis PPS sedang berlangsung di Gedung Adipoday Sumenep. Dari 258 calon anggota PPK di 27 kecamatan, hanya 5 orang yang akan terpilih sebagai anggota tetap dan 5 orang sebagai pengganti. Selain itu, sebanyak 2.231 calon anggota PPS dari berbagai wilayah kepulauan dan daratan juga sedang mengikuti seleksi tes tulis hari ini. (mh)
