Ekonomi

Harga Sawit Anjlok, Almisbat: Jangan Sampai Petani Jadi Tamu di Negerinya Sendiri

Bendahara Almisbat Nunukan, Andi Suryani. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Istimewa)
Bendahara Almisbat Nunukan, Andi Suryani. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO/Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Anjloknya harga beli buah sawit dari para petani di Kalimantan Utara menjadi keprihatinan dari berbagai pihak. Aktivis Perempuan yang juga Bendahara Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) Kabupaten Nunukan Andi Suryani menilai bahwa sawit merupakan komoditi yang menjadi salah satu soko guru perekonomian di Kalimantan Utara. Maka terpuruknya harga sawit sudah pasti akan berakibat pada labilnya kesejahteraan dan hajat hidup sebagian besar masyarakat yang tinggal di Perbatasan.

“Bahkan sampai sawit dari Petani yang dihargai 5.00 rupiah per kilogramnya. Ini bukan lagi ironi tapi sudah merupakan musibah bagi para petani yang hanya mengandalkan sawit sebagai penyangga perekonomian keluarganya,” ujarnya, Sabtu (1/12/2018) malam di Nunukan.

Baca Juga:

Wanita yang akrab dipanggil Yani tersebut juga membantah anggapan bahwa anjloknya harga beli sawit dari petani karena disebabkan kampanye hitam terhadap sawit Asia Tenggara oleh Uni Eropa. Menurut Yani terpuruknya harga beli dari para petani di Perbatasan justru karena Pemerintah Daerah dan Tim Penentuan Harga Tandan Buah Segar (TBS) terkesan tutup mata.

Baca Juga:  Bupati Nunukan Serahkan Bantuan Sosial Sembako

” Sudah deh, tidak usah mencari kambing hitam dalam hal ini. Black Campaign oleh Uni Eropa memang bisa saja berimbas pada harga beli sawit di Perbatasan, tapi tidak akan sampai signifikan seperti ini. Lebih baik Pemerintah dan Tim Penentuan Harga TBS instropeksi dan segera bersikap mengatasi hal ini,” imbuh Yani.

Karena menurut Yani, tidak mungkin akan terjadi keterpurukan harga sawit dari para petani apabila pasca ditetapkanya harga TBS, Tim dan Pemerimtah termasuk DPRD Kalimantan Utara melalukan aktualisasi pengawalan dengan terjun langsung ke lapangan. Bahkan dengan tegas, wanita cantik yang juga Politisi PPP tersebut meminta agar Penentuan Harga TBS tidak hanya menjadi ajang seremonial belaka.

“Harusnya, pasca harga TBS itu ditentukan, Tim tersebut turun dan sosialisasi ke tingkat petani agar dapat diketahui penyebab rendahnya harga beli dari petani. Contohnya dengan memberi pelatihan atau menggandeng pihak yang memang berompeten di bidang sawit termasuk pemupukan dan lain sebagainya,” paparnya.

Baca Juga:  Pemerintah Desa Pragaan Daya Salurkan BLT DD Tahap Pertama untuk Tanggulangi Kemiskinan

Rendahnya kwalitas buah, menurut Yani juga bukan alasan membuat harga beli sawit petani semakin terpuruk. Karena apabila memang hal tersebut menjadi penyebabnya, seharusnya Tim terkait dapat mengupayakan peningkatan kwalitas buah milik para petani agar mampu berkwalitas sesuai kadar yang diinginkan Perusahaan Pengolahan Kelapa Sawit sebagai pihak pembeli.

Sedangkan apabila rendahnya harga beli buah sawit milik petani karena faktor akses transportasi, Yani meminta Pemerintah Daerah agar cepat tanggap dengan memperbanyak isfratruktur pertanian lewat alokasi APBD untuk pembuatan Jalan Tani. Ia menilai, selama ini alokasi anggaran untuk sektor pertanian masih sangat minim.

Terkait dugaan adanya permainan harga oleh oknum pengepul, Yani meminta Pemerintah Daerah baik Pemprov Kaltara maupun Pemkab Nunukan agar bertindak tegas. Demikian pula terhadap Perusahaan Sawit yang terbukti menentukan buah sawit di bawah ketentuan Harga TBS, Yani meminta Pemerintah agar tegas dalam menjatuhkan sangsi.

“Jangan sampai hanya karena Investor telah memberikan konstribusi lantas Pemerintah sungkan menjatuhkan sangsi kepada pihak manapun yang terbukti bersalah telah menyebabkan kesengsaraan para Petani. Karena apabila hal ini terjadi, maka selama itu pula para petani ibarat hanya akan menjadi penonton dan tamu di tanah airnya sendiri,” tandasnya.

Baca Juga:  Tanah Adat Merupakan Hak Kepemilikan Tertua Yang Sah di Nusantara Menurut Anton Charliyan dan Agustiana dalam Sarasehan Forum Forum S-3

Disinggung mengenai langkah selanjutnya terhadap persoalan ini, Yani kembali menegaskan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan BPN Almisbat agar permasalahan tersebut menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Pusat. Karena menurut Yani, pihaknya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengawal Nawacita terutama di Perbatasan.

“Almisbat itu adalah salah satu Relawan yang menjadi mata dan telinga Jokowi di Daerah. Maka jika ada permasalahan yang berpotensi menghambat Nawacita, wajar dong kalau kami mengadu ke beliau. Dan perlu diketahui, bahwa Nawacita Jokowi bukan hanya insfratruktur namun pembangunan disegala lini ternasuk meningkatkan perekonomian para petani sawit ini,” tutupnya.

Pewarta: M. Yahya Suparabana
Editor: Achmad S.

Related Posts

1 of 3,148