EkonomiTerbaru

Harga Rokok Rp 50 Ribu/Bungkus Adalah Kebijakan yang Sarat Kepentingan

NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menduga bahwa wacana kenaikan harga rokok hingga mencapai Rp50 ribu/bungkus yang akan digulirkan pemerintah sarat akan kepentingan.

“Kebijakan menaikkan harga rokok hingga Rp50 ribu itu bisa dicurigai sarat kepentingan. Kelihatannya itu sengaja dirancang secara sistematis,” ungkapnya kepada Nusantaranews, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Hal itu menurut Heri, dimulai dengan penelitian yang sebetulnya masih harus didiskusikan lebih mendalam. “Tapi tiba-tiba secara longgar bisa men-drive keputusan pemerintah yang dampaknya sangat luas dan sistemik,” ujarnya.

Ia melanjutkan, mulai dari rusaknya struktur industri rokok, petani tembakau hingga ancaman pengangguran yang berujung pada munculnya kelompok miskin baru. Oleh karena itu, Heri pun meminta kepada pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif kebijakan menaikkan harga rokok tersebut.

“Plus minusnya harus dilihat secara hati-hati dan mendalam. Jika tujuannya untuk menaikkan penerimaan cukai yang pada tahun 2017 ditargetkan sebesar Rp157,16 triliun (di mana cukai hasil tembakau ditargetkan sebesar Rp149,88), maka jangan sampai itu justru jadi boomerang. Alih-alih naik, justru makin nyungsep,” katanya menjelaskan.

Baca Juga:  Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin Kunjungi Keluarga Korban Meninggal Saat Kampanye Akbar di GBK

Di samping itu, Heri menambahkan, pemerintah sudah harus menghentikan proses pembuatan kebijakan yang justru hanya menghadirkan kegaduhan baru. Pasalnya, menurut Heri, rakyat sudah terlalu mabuk dengan kebijakan yang aneh-aneh.

Pemerintah ditugasi untuk memberi kenyamanan, kedamaian, dan kepastian kepada masyarakat. Bukannya justru menambah kebingungan rakyat dengan urusan yang tidak perlu. Rakyat sedang menunggu kerja nyata untuk menanggulangi kemiskinan yang sudah mencapai 28 juta orang. Rakyat sedang menunggu aksi nyata untuk penciptaan kesempatan kerja yang lebih besar.

“Rakyat juga sedang menunggu gebrakan nyata untuk meyakinkan bahwa pemerintah ini sungguh-sungguh dan mampu. Juga, jangan karena frustrasi terhadap “kebuntuan pendapatan” semua cara ditempuh secara serampangan, latah, dan tidak bijak. Akibatnya, gaduh yang terus-menerus,” ungkapnya menyudahi. (Deni)

Related Posts

1 of 7