Connect with us

Ekonomi

Harga Karet Anjlok, Rizal Ramli: Kebijakan Pro Petani Karet Lebih Penting dari Paket Ekonomi Jilid 16

Published

on

petani karet, harga karet, karet petani lokal, harga karet dunia, produksi karet rakyat, produsen karet, karet indonesia, nusantaranews

Petani karet mengeluh soal harga karet. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Di tahun politik, Presiden Joko Widodo kembali bicara soal harga karet. Sebuah komoditas yang pernah dijanjikannya semasa kampanye pada Pilpres 2014 silam. Waktu itu, pria yang akrab disapa Jokowi ini berjanji akan membantu para petani karet dalam negeri.

Kini, setelah lebih dari 4 tahun memimpin, Jokowi mengakui harga karet turun. Dia lantas memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membeli karet petani lokal dengan harga tinggi dari pasaran.

Pada 2017 silam, puncak harga karet mencapai 367 yen pe kg. Setelah itu, harga terus turun hingga mencapai 137 yen per kg.

Baca juga: Jokowi tak Menyangkal Harga Sawit dan Karet Merosot

Kini, pergerakan harga karet di Asia di posisi 1,43 dolar AS per kg. Oktober lalu, harga masih berkisar 1,76 dolar AS per kg.

“Kasihan petani karet kita. Mayoritas adalah produksi karet rakyat,” ujar ekonom Rizal Ramli, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Indonesia merupakan produsen karet terbesar kedua di dunia. Produksinya mencapai 2,99 juta ton rata-rata karet dunia (27,4%). Anjloknya harga karet ini jelas memukul pendapatan para petani karet dalam negeri.

Baca juga: KTT Pinjam Sana-Sini! Sebuah Ulasan Menarik Dari Dahlan Iskan

“Produktifitas karet Indonesia hanya 50% dari Malaysia dan Thailand karena bibit kualitas dan teknik tanam. Pemerintah disarankan untuk memberi kredit raplanting dengan bibit unggul dan bantuan teknis sejenis pola BIMAS,” saran Rizal Ramli.

Thailand tercatat sebagai negara dengan produksi karet terbesar di dunia. Produksinya mencapai 3,88 juta ton. Menurut Rizal Ramli, pemerintah Indonesia harus mengambil inisiatif membuat sejenis OPEC untuk mengerek harga karet di pasar internasional.

“Indonesia, Malaysia dan Thailand menguasai 70% pasar karet dunia. Dengan market power sebesar itu, harga karet bisa dikerek naik,” sebutnya.

Baca juga: Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16 Pemerintahan Jokowi di Tengah Ketidakpastian Global

Baca juga: Penjelasan Pemerintah Terkait Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 16

Baca juga: Hipmi: Relaksasi DNI dalam Paket Kebijakan Jilid 16 Ciptakan Kegaduhan Ekonomi

“Kebijakan pro petani karet ini lebih penting dari Paket Ekonomi Jilid 16 yang cacat konsep (flawed concept) yang merugikan UKM dan menghilangkan potensi nilai tambah business internet dan online untuk rakyat Indonesia di kemudian hari,” ujar Rizal Ramli.

(gdn/wbn)

Editor: Gendon Wibisono

Advertisement

Terpopuler