NUSANTARANEWS.CO – Direktur Eksekutif Indonesian Resource Studies (IRESS), Marwan Batubara mengungkapkan, meski terbilang mahal, namun harga gas yang telah ditetapkan oleh PT Perusahaan Gas Negara/PGN (Persero) Tbk masih berada dalam batas kewajaran. Menurut Marwan, selama ini PGN telah melakukan keterbukaan dalam setiap proses bisnisnya.
“Kan mereka (PGN) sudah terbuka, masing-masing sudah terbuka kan. Mereka juga sering koordinasi, ada Pertagas, Pemerintah, Pemda, dan juga dari pengusaha, sudah sering rapat gitu maksud saya,” ungkapnya kepada nusantaranews.co di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (28/9).
Jika memang harga gas yang telah ditetapkan PGN masih dinilai terlalu mahal, Marwan mengatakan, Pemerintah bisa turun tangan dan memaksa PGN untuk menurunkan harga gas tersebut. Bahkan tidak hanya PGN, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain pun bisa diintervensi Pemerintah.
“Jadi, tinggal bagaimana Pemerintah bisa ngatur lah. Kalau misalnya PGN bilang sudah ngambil untung sekian untuk per mmbtu, Pemerintah kan bisa maksa sebetulnya, ah turunin dong. Begitupun dengan Pertagas, ah anda
kemahalan turunin dong sekian misalnya,” ujarnya.
Namun, selain memaksa dan mengintervensi BUMN, Marwan menjelaskan, Pemerintah juga bisa mengambil langkah lain. “Tapi Pemerintah juga bisa harga LNG-nya jangan segitu dong, bagaimana caranya? Bagian Pemerintah dari LNG itu kan bisa dikurangin,” katanya.
Sedangkan terkait langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang akan memperkarakan dugaan monopoli gas oleh PGN, Marwan menambahkan, hal tersebut merupakan hak dari KPPU.
“Ya silahkan saja kalau memang KPPU mau menyidangkan, tapi saya merasa bahwa urusannya bukan cuma di badan usaha, tapi juga di Pemerintah. Peran Pemerintah itu saya lihat belum optimal untuk mengatur, dalam arti
untuk menetapkan harga,” katanya. (Deni)
