NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Keputusan Dinas Kesehatan Jatim menghapus dana kesehatan bagi masyarakat miskin (Maskin) di Jatim disorot. Pasalnya kebijakan tersebut dinilai tak pro rakyat.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Zeneiye mengatakan disektor pelayanan kesehatan, selalu menjadi permasalahan di masyarakat.”Saat saya reses di Situbondo, masyarakat mengeluhkan adanya penghapusan pelayanan kesehatan bagi maskin. Selama ini bagi maskin yang tidak punya BPJS, bisa menggunakan dana kesehatan maskin yang sudah dialokasikan di APBD Jatim. Namun sekarang ini dihapus oleh Dinkes Jatim,” ungkapnya saat dilokasi reses di desa Kapongan Situbondo, Selasa (1/2)
Politisi asal PPP ini mengatakan dirinya menyayangkan penghapusan dana kesehatan untuk maskin tersebut.” Selama ini jika masyarakat sakit tak punya kartu KIS, BPJS dan lainnya dan harus berobat ke rumah sakit propinsi bisa ditalangi dengan dana maskin tersebut. Namun, pasca dihapus masyarakat tidak bisa berobat lagi ke rumah sakit provinsi,” jelasnya.
Idealnya, lanjut Zeneiye, Pemprov dalam hal ini dinas kesehatan tak menghapus dana kesehatan maskin tersebut. “Tentunya jika ada masyarakat sakit dan tidak ada dana dari BPJS bisa di cover oleh dana maskin tersebut,” sambungnya
Kepada Dinas Kesehatan Jatim, kata Zeneiye,pihaknya berharap kalau menghapus anggaran, tentunya harus punya solusi. “BPJS kesehatan yang dibiayai APBD Jatim dihapus dan dana kesehatan maskin juga dihapus. Lalu masyarakat maskin di Jatim untuk pelayanan kesehatannya bagaimana. Ini harusnya dipikir pihak Dinas Kesehatan Jatim. Tak asal-asalan saja main hapus,” tutupnya. (setya)
