NUSANTARANEWS.CO – Ada apa dengan agama? Urusan radikalisme, terorisme, intoleransi, dan kekerasan banyak dikaitkan dengan agama dan umat beragama. Agama malah disebut produk impor layaknya barang dagangan?
Rentetan pertanyaan ini diajukan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyikapi situasi kekinian yang tengah berkembang. Menurut Haedar, aura negatif keagamaan itu tidak jarang tertuju pada Islam.
“Ibnu Taimiyah secara ceroboh dimasukkan sebagai salah satu tokoh sumber paham radikalisme. Padahal, dialah yang menyatakan pemimpin non-Islam yang adil lebih baik ketimbang pemimpin muslim nan zalim. Pemikiran pembaruan ulama besar dari Syiria ini malah melampau zamannya,” ungkap Haedar Nasir, dikutip dari tulisanya baru-baru ini.
Ironisnya, lanjut dia, ada sebagian golongan agama membeli isu radikalisme tanpa sikap kritis. Dalil dan fatwa keagamaan tentang radikalisme pun serta-merta dikeluarkan.
Padahal, ranah lain tak kurang bermasalah dan menjadi sumber masalah kalau kita angkat secara objektif ke ruang publik. Radikalisme itu milik siapa saja tanpa pandang bulu. “Sejarah mengenal radikalisme petani sebagai gerakan perlawanan,” sambungnya.
Haedar meminta untuk menanyakan pada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, kenapa dan atas nama apa mereka menyandera dan berbuat teror terhadap orang-orang tak bersalah? Kelompok ini pun tidak disebut teroris dan radikalis. “Tentu selalu ada alasan untuk pembenaran, tetapi tampak sekali bias parameter yang dipakai ketika mengaitkannya dengan agama,” ujarnya.
Dewasa ini, kata Haedar, agama dan umat beragama seolah jadi terdakwa. Agama dianggap sumber radikalisme dan benih konflik yang membelah warga bangsa. Hingga di negeri ini mulai tumbuh pandangan kuat, janganlah membawa-bawa agama di ruang publik. Simpanlah agama di ranah domestik.
Sementara ranah politik, etnik, kedaerahan, dan segala atribut lain ketika bermasalah dianggap biasa dan bukan sumber kegaduhan. Padahal, karena soal politik rakyat terbelah, gedung dibakar, konflik mengeras, dan kehidupan gaduh.
“Orang mengelompok dengan fanatik dalam referensi etnik atau kedaerahan tak disebut eksklusif dan intoleran. Semuanya keliru, tetapi tidak membuahkan stigma dengan aura buruk-muka!” tegasnya,
Kita umat beragama sungguh menolak segala bentuk radikalisme atas nama apapun, di manapun, dan kapanpun. Lebih-lebih yang memproduksi kekerasan dan segala bentuk tindakan fasad fil-Ardi. Sejengkal apapun tak ada ruang untuk perbuatan merusak di muka bumi, Hatta atas nama agama, kitab suci, nabi, dan Tuhan.
Kita akui juga ada elemen umat beragama karena bias-pemahaman dan bias-perilaku keagamaan menjadikan agama pendorong tindakan-tindakan ekstrem seperti sikap radikal, intoleran, kebencian, aksi sweeping, dan sejenisnya. Kita juga paham atas sorotan tajam manakala agama dipakai sebagai pendorong hal-hal yang beraura garang dan permusuhan karena secara normatif dan profetik agama dan umat beragama memang membawa misi Ilahi yang suci untuk membangun kehidupan serba bermoral dan rahmat bagi semesta alam.
Jadi, tidak terlalu keliru kalau agama dan umat beragama disoroti tajam ketika masuk pada ranah yang dikategorikan radikal dan sebagainya. Umat beragama tentu penting untuk bermuhasabah diri agar tidak terjebak pada keberagamaan yang bermasalah seperti itu.
Dengan demikian, Haedar Nashir menegaskan bahwa fungsi agama dan peran pemeluk agama tetap kuat sebagai penyebar misi damai, toleran, inklusif, dan segala kebajikan yang utama. Jadikan agama sebagai rujukan nilai utama kebajikan peradaban di negeri tercinta ini, bukan sebaliknya sebagai pemicu perilaku keras dan konflik atasannya Tuhan.
Namun, dirinya menambahkan, penting juga pandangan yang adil dan objektif dalam melihat posisi agama dan umat beragama di negeri ini, yang nilai positifnya jauh lebih luas dan menjadi bingkai moral utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu arus utama umat beragama di negeri ini pun sungguh moderat, damai, toleran, dan berkemajuan. Agama dan umat beragama harus dilihat secara komprehensif, tidak parsial dengan nada sarat dakwaan. Tidak perlu juga dipolitisisasi secara ekstrem, seolah agama dan umat beragama sebagai sumber masalah. (*)
Editor: Romandhon
