NUSANTARANEWS.CO – Aksi Bela Islam III yang juga disebut dengan Aksi Super Damai 212 di Silang Monas, Jumat (2/12/2016) berlangsung susai rencana. Dimana aksi berjalan dengan tertib dan damai. Bahkan, Presiden Jokowi, walaupun dadakan, hadir ke Monas dengan payung biru untuk ikut sholat Jumat berjamah sekaligus memberikan pidato singkat.
Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ke-7, Prof. Muhammad AS. Hikam menyatakan dalam analisisnya bahwa, gelar aksi “Super Damai” 212 tersebut barangkali layak disebut sebagai sebuah babak baru dalam konstelasi perpolitikan Indonesia pasca-reformasi. Penilaian ini merujuk terhadap kemunculan Habib Rizieq Syihab (HRS) sebagai representasi kekuatan Islam politik yang fenomenal dan harus diperhitungkan secara serius oleh Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) dan masyarakat Indonesia serta pihak-pihak di luar negeri ini.
“Kehadiran PJ dalam acara tersebut, mengikuti sholat Jum’at, mendengarkan Khotbah HRS yang sangat jelas menyampaikan tausiah atau pesan-pesan politik kepada PJ, pidato singkat sang Presiden di panggung bersama HRS dan para petinggi Kabinet, dan, last but not the least, konsistensi tuntutan agar Ahok ditangkap, dan kesuksesan acara sampai selesai tanpa ada kericuhan sedikitpun, semuanya merupakan fakta-fakta yang dapat ditafsirkan bahwa HRS lah yang menjadi tokoh utama alias “man of the hour” dalam event tersebut,” tulis AS. Hikam.
Bahkan, lanjut peraih gelar doktor dari Universitas Hawaii ini, bukan hanya itu saja. Pasca (aksi super damai, red) 212, suka atau tidak suka, HRS adalah pemimpin yang tak dapat diragukan lagi (undisputed leader) dari kekuatan Islam politik Indonesia, dan PJ adalah salah satu pihak yang ikut mengukuhkan posisi tersebut! Para perjabat negara boleh dan sah sah saja mengatakan bahwa PJ sudah menunjukkan kepemimpinannya dengan tampil di dalam acara tersebut; bahkan ada yang bilang PJ telah menang tanpa harus mengalahkan (menang tanpo ngasorake) lawan, dll pujian seperti itu.
“Namun secara politis, hemat saya, PJ menang hanya secara taktis, tetapi HRS lah yang mendapat keuntungan secara strategis. Jika PJ bisa disebut meraih keuntungan politik dalam jangka pendek, tetapi pengaruh HRS dan Islam politik di negeri bsa saja akan meluas dalam jangka panjang. Implikasi politik jangka pendek yang paling nyata adalah terhadap kasus Ahok akan bergulir. Prediksi saya, tekanan dari kelompok anti-Ahok akan makin besar bukan saja agar Gubernur DKI non-aktif tersebut ditahan, tetapi juga sampai ujung proses dengan vonis dinyatakan sebagai pihak yang bersalah,” imbuh lulusan UGM itu.
Menurut AS. Hikam kehadiran PJ di Monas akan dikapitalisasi secara politik oleh kubu ini untuk terus meningkatkan tekanan agar “hukum ditegakkan” dan “keadilan dijunjung tinggi” dalam proses peradilan yang akan datang. Adapun pengaruhnya terhadap kampanye Pilkada pasangan Ahok-Djarot (Badja), tampaknya akan semakin negatif dan merugikan pemulihan elektabilitasnya. Jika survei-survie yang dilakukan sebelum 212 saja hasilnya sudah cenderung “sepakat” bahwa elektabilitas Badja mengalami penurunan akibat status tersangka Ahok, apalagi setelah ini.
Dalam pada itu, lanjutnya, pihak anti Ahok akan semakin agressif dalam kampanye mereka untuk memarginalisasi sang petahana. Paslon Badja mesti kerja “super keras” agar tidak mengalami penurunan drastis lebih lanjut!. Diamnya parpol-parpol pendukung Badja pasca kehadiran PJ ke Monas, bagi saya, adalah juga pertanda kurang baik bagi paslon ini.
“Elite PDIP, Nasdem, dan Hanura seperti sedang “kebingungan” dan akhirnya memilih “diam” dengan keputusan PJ yang konon dibuat mendadak untuk bergabung dalam acara di Monas tersebut. Demikian pula respon senyap dari tim sukses Badja terkait dengan dinamika politik seperti itu menunjukkan bahwa mereka pun mengalami semacam kekagetan yang serius. Ini berbanding terbalik dengan persistensi kelompok anti-Ahok dalam kampanye mereka sangat nyata, seperti kita lihat dalam bermunculannya meme-meme baru di sosmed yang bertema desakan agar Ahok ditahan,” papar politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Tidak hanya itu, Hikam juga menyebut bahwa, upaya pemulihan elektabilitas paslon Badja jelas semakin dipersulit oleh keputusan PJ hadir di Monas tersebut. Setidaknya peluru baru bagi kampanye lawan bertambah lagi, sementara paslon Badja tidak siap dengan counternya. Bukan hanya pihak paslon Badja saja yang terimbas implikasi politik dari langkah PJ kemarin.
“Hemat saya, ormas-ormas besar Islam yang selama ini berusaha membantu PJ agar eskalasi demo dapat dibatasi, bisa jadi juga sama kagetnya. Sampai sehari setelah demo 212 berakhir, saya belum menemukan reaksi resmi dari NU dan Muhammadiyah, atau tokoh-tokoh Islam terkemuka yang sebelumnya ikut mengerem ummat agar tidak berpartisipasi di dalam gelar aksi tersebut. Ini tentu sangat menarik untuk dicermati,” terang Hikam.
“Bisa jadi merekapun sedang berusaha memahami dan mencermati dinamika ini. Setidaknya mereka mesti mengevaluasi untuk apa anjuran2 mereka kepada ummat agar tidak ikut hadir dalam aksi 212 jika kemudian PJ sendiri justru hadir di sana? Bukankah ini merupakan sebuah pengakuan dan endorsement politik terhadap keberadaan HRS dan para pendukungnya sebagai sebuah kekuatan nyata dalam konstelasi perpolitikan nasional? Wallahua’lam,” imbuhnya mawas diri.
Sebagai pamungkas dari catatan analisisnya, Hikam menyatakan, ada sebuah fenomena politik baru pasca-reformasi di Indonesia sedang bergulir, yakni muncul dan berkembangnya kekuatan Islam politik dalam panggung demokrasi, bukan melalui pintu politik elektoral (electoral politics), tetapi melalui pintu politik massa (mass politics). “Apakah PJ menyadari sepenuhnya bahwa kini kepemimpinan HRS dan Islam politik kian mantap kehadiran dan pengaruhnya dalam panggung perpolitikan negeri ini? Silakan para sahabat untuk memperbincangkannya,” tandasnya. (red-02/Sumber: FB Prof. Muhammad AS Hikam)
