NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tak kunjung kelar urusan kesejahteraan petani garam sebagai dampak anjloknya harga garam di pasaran, membuat gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa resah.
Mantan mensos tersebut tak tanggung-tanggung mengelar rakorsus garam di Sampang Madura dimana dalam rakorsus tersebut melibatkan seluruh bupati se Madura, PT Garam Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan, Dinas UKM, Rektor Universitas Trunojoyo Madura serta beberapa asosiasi petani garam Madura.
“Solusi terhadap oversupply hampir setiap tahun muncul bisa dilakukan langkah-langkah secara lebih antisipatif dan komprehensif. Karena ini tidak hanya terjadi di Jatim, tetapi juga seluruh provinsi yang memiliki produksi garam,” ujar di Madura, Senin (22/7/2019).
BACA JUGA: Harga Garam Murah, Petani Garam Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD Sumenep
BACA JUGA: Tolak Garam Impor, PMII Demo DPRD Jatim
BACA JUGA: Harga Garam Lokal Cuma Rp 300 Per Kg, BEM Nusantara Prihatin Nasib Para Petani di Jatim
Gubernur Khofifah menyampaikan, bahwa terdapat beberapa hal yang dibahas dalam Ratas. Antara lain, membahas regulasi yang diharapkan bisa diubah, penetapan harga dasar garam, serta data tunggal (single data) tentang jumlah produksi garam nasional dan impor garam.
Terkait regulasi, menurut Gubernur Khofifah memerlukan pembahasan terhadap peran PT Garam (Persero) agar bisa menjadi stabilitator harga dan sebagai penyangga stok garam nasional.
“Untuk menjadi bufferstock garam. Harus ada penunjukan secara khusus kepada PT Garam (Persero) dari Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan,” kata orang nomor satu di Jatim ini.
BACA JUGA: Ketua DPRD Sumenep Janji Perjuangkan Tuntutan Petani Garam
Sedangkan penerapan harga dasar garam, jelasnya, perlu dilakukan proteksi petani garam saat produksi garam oversupply.
“Ketika oversupply maka harga garam harus terproteksi seperti petani padi mendapatkan subsidi pupuk, alsintan, dan sebagainya,” tuturnya.
Lalu terkait data tunggal (single data), Gubernur Khofifah meminta agar segera ditunjuk institusi yang punya otoritas mengeluarkan data produksi garam nasional, kebutuhan secara nasional, kategori garamnya, jenis kualitasnya dan sebagainya sehingga petani garam mengetahui kualifikasi garam yang diproduksi serta kadar NaCl-nya.
Dengan demikian garam dengan kualifikasi garam industri seharusnya mensubstitusi garam impor yang sampai saat ini masih cukup tinggi. Garam yang diproduksi di Madura, saat ini sebagian besar sudah mencapai kadar NaCl diatas 97 persen, bahkan industri garam yang sudah diinisiasi PT Garam kadar NaCl-nya sudah mencapai 99,8 persen.
BACA JUGA: Pemerintah Diminta Kembali ke UU 7 Tahun 2016 Untuk Selesaikan Kisruh Garam
Untuk itu, Gubernur Khofifah berharap hilirisasi industri garam oleh PT Garam akan lebih banyak difokuskan di Madura. Karena memang produksi garam di Madura sangat tinggi. Dari 942 ribu ton, sebanyak 720 ribu ton dari Madura.
“Dari jumlah yang sangat besar ini, tentu harapannya adalah bahwa untuk garam industri hilirisasinya bisa dilakukan di Madura,” pungkasnya sambil menjelaskan di Pamekasan sedang dikembangkan SMK Garam.
Berdasarkan data, produksi garam nasional mencapai 1,9 juta ton. Sedang kontribusi garam Jatim mencapai 0,95 juta ton terhadap nasional atau 49,07 persen. Dari total produksi garam nasional, sebanyak 37,11 persen di-support dari Madura atau 0,72 juta ton ada di Madura.
“Madura ini dikenal luas sebagai pulau garam. Fluktuasi harga garam akan memberikan dampak langsung pada petani garam yang ada di Madura,” imbuhnya.
Pewarta: Setya N
Editor: Eriec Dieda
