NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Gubernur DKI dan kisruh warga di Apartemen Rajawali Chrisant Kemayoran. Sudah lama kisruh antara warga Aparteman Rajawali Crysant di Kemayoran dengan PPPSRS periode 2019 – 2022.
Satrio, warga Apartemen Rajawali menilai Ketua PPRS, Gusagiz Ngazis bertindak otoriter, dan arrogan karena tidak memperhatikan aspirasi warga yang resah saat ini.
Warga Apartemen Rajawali menilai bahwa Gusagiz yang bergelar doktor dan sarjana hukum itu bertindak arogan serta ucapannya yang tidak beretika – dimana saat rapat Zoom, dalam bahasa Jawa, Gusagiz mengaggap warga sebagai sampah.
Sikap arogansi Gusagiz ini telah dilaporkan oleh warga ke Gubernur DKI dan Kepala Dinas Perumahan DKI agar turun tangan mengatasi kisruh di apartemen. Bahkan beberapa waktu lalu warga yang tidak setuju dengan kepemimpinan Gusagiz berunjuk rasa menggelar spanduk yang berisikan:
- Mosi Tidak Percaya terhadap Pengurus PPPRS, Tidak Transparan dalam mengelola keuangan
- Tidak ada nya Laporan Keuangan dan Menolak Ketika Pemilik Apartemen meminta Rincian Laporan Keuangan yang mereka kelola selama ini
- Menolak memperlihatkan SURAT LEGALITAS pengurus yang sekarang
- Tidak Pernah Lakukan RAPAT UMUM dalam mengambil keputusan (menaikkan Tarif Listrik dan Air)
- Selalu Arrogan dan Emosional apabila ada keluhan dari penghuni
- Mengganti segera semua penguurus PPPSRS yang sekarang
Selain menggelar demo, warga juga telah mengirim surat kepada Gubernur DKI dan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI, Sarjoko – dan telah mendapat jawaban agar Pengurus PPPSRS Pimpinan Gusagiz segera melakukan Rapat Umum dan mempertanggung jawabkan keuangan PPPSRS sebagai jalan penyelesaian kisruh yang bekepanjangan.
Namun, surat kepala Dinas Perumahan ini pun tidak digubris oleh Gusagiz sebagai Ketua. Padahal saat ini kepengurusan PPPSRS sudah gugur karena habis masa jabatannya.
Dalam kisruh dan jalan buntu karena kepengurusan sekarang tetap bertahan maka warga rusun Apartemen Rajawali Chrysant mendesak Gubernur DKI agar turun tangan mengatasi persoalan ini secepatnya.
Selain itu, warga juga meminta bantuan kepada Anggota DPD DKI Ibu Fahira Idris untuk berkenan menengahi kekisruan ini.
Jika tidak ada respon dan langkah penyelesaian dengan baik, warga rusun Apartemen Rajawali Chrysant berencana akan menggelar aksi unjuk rasa ke Balaikota DKI Jakarta.
Warga Rajawali Chrysant meminta kepada Pemprov DKI agar mengambil alih kepengurusan saat ini sebagai langkah terobosan untuk mengurai kekisruhan yang terjadi hingga terbentuk kepengurusan PPPSRS yang baru yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan tidak arogan
Warga sangat berharap agar pihak Pemprov DKI dapat menyelesaikan permasalahan berkepanjangan ini dan menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat sebagai pihak penguasa daerah. Jakarta, 9 Juli 2022. (*)
Kontributor/Penulis: Muslim Arbi, Koordinator Indonesia Bersatu
