NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra beberapa waktu lalu tepatnya 7 Februari 2018, mengulas tentang pertumbuhan (growth) Pendapatan Domestik Bruto (PDB) perkapita Indonesia dari tahun ke tahu. Hasilnya mengejutkan, growth PDB kapita pertahun era Presiden Jokowi menjadi PDB paling kurang beruntung.
Bagaimana tidak, tercatat sejak era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hingga saat ini, growt PDB perkapita, hanya era Jokowi-JK yang terendah. Di era Gus Dur, pertumbuhan PDB rata-rata mencapai 22,6% pertahun. Era Megawati mengalami penurunan tajam yakni rata-rata pertahunnya 10,09%. Naik kembali era SBY dengan PDB perkapita mencapai 14,5% pertahun. Dan kembali anjlok di era Jokowi dengan PDB rata-rata pertahunnya hanya mencapai 8,6%.
Jika demikian, citra mengenai ekonomi Indonesia yang diklaim baik-baik saja bahkan dianggap maju sebagaimana ramai diberitakan media-media partisan pemerintah, ternyata tidak benar. Slogan ‘Kerja, Kerja, Kerja’ yang kerap disorot berulang-ulang oleh media maenstrem bersama partisannya ternyata omong kosong. Inilah yang mendasari mengapa dalam dua tahun terakhir, daya beli masyarakat menurun.
Meskipun, fakta mengenai rontoknya pusat berbelanjaan belakangan ini kerap dianggap sebagai hal yang tidak benar, nyata antara daya beli menurun dan fakta growt PDB perkapita di era Jokowi menumukan titik kesimpulan sama bahwa Jokowi menjadi presiden yang gagal dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Baca Juga:
Mendag Enggar: Tak Ada Penurunan Daya Beli
Jokowi: Turunnya Daya Beli Hanya Sentimen Politik
Sementara itu, Sekjen Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi menilai selama empat tahun memerintah, tidak ada satupun dari 15 paket kebijakan ekonomi Jokowi yang berpihak kepada rakyat kecil kecuali untuk menyenangkan pihak-pihak asing.
“Pak Jokowi memberikan kebebasan yang luar biasa kepada TKA (tenaga kerja asing). Pada 2015 dalam kurun waktu hanya tiga bulan, pemerintah telah menerbitkan dua Permenaker mengenai TKA. Yaitu memperlonggar TKA masuk ke Indonesia. Dengan cara menghapuskan kewajiban berbahasa Indonesia. Kemudian menghapuskan ratio antara jumlah TKA dengan tenaga kerja lokal. Jokowi menciptakan lapangan kerja bukan untuk orang Indonesia tapi untuk tenaga kerja asing,” ujar Rusdi.
“Bagi kami sudah saatnya pak Jokowi sadar atas segala kekeliruannya, atas kebijakannya yang salah jalan. Karena kita tahu, sejak tahun 2014 dia berkuasa sampai dengan tahun 2017 sudah ada 15 paket kebijakan ekonomi. Yang seluruhnya itu hanya berpihak kepada investor. Tidak ada satupun paket kebijakan ekonomi Pak Jokowi yang memproteksi atau melindungi buruh dan rakyat. Tidak ada,” tegasnya. (red)
Editor: Romandhon
