NUSANTARANEWS.CO – Google telah setuju untuk memperkuat hubungan “bilateral” dengan Kementerian Luar Negeri Israel, dan membangun sebuah mekanisme “kerja kolaboratif” yang akan membuat kedua belah pihak saling memonitor materi yang dipublikasikan termasuk menyensor berita.
Persetujuan tersebut dicapai setelah Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Anggota Knesset Tzipi Hotovely, mengadakan pertemuan dengan perwakilan YouTube dan Google, untuk menemukan cara bekerja sama untuk menyensor video Palestina dari wilayah Palestina yang diduduki. Israel menganggap video yang dipublikasikan tersebut sebagai “menghasut kekerasan dan terorisme.”
Israel mengambil langkah ini di tengah meningkatnya ketegangan di Palestina yang diduduki, dan sejumlah besar video, termasuk yang menunjukkan tentara Israel membunuh warga sipil Palestina setelah melukai mereka, dan banyak video yang secara umum menyoroti penderitaan orang-orang Palestina yang tinggal di bawah pendudukan ilegal Israel di Palestina.
Koordinasi Israel dengan Google dan YouTube memiliki implikasi yang sangat serius, dan banyak wartawan telah berbicara menentangnya, dengan mengatakan bahwa ini adalah serangan langsung terhadap Freedom of the Press.
Apalagi seluruh wartawan asing yang beerada di Wilayah Pendudukan diharuskan mendaftarkan diri ke militer Israel, dan setiap rekaman yang mereka syuting harus dilakukan melalui kantor Sensor Militer Israel sebelum dipublikasikan.
Namun dengan kemajuan teknologi informasi terkini, banyak warga Palestina dan warga sipil lainnya dapat mengirim video tanpa sensor secara online.
Pemerintah Israel telah sering menyuarakan ketidakpuasannya terhadap perkembangan ini, dan telah berupaya menemukan cara untuk terus menyensor video yang keluar dari Wilayah Pendudukan Palestina.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Emmanuel Nahshon mengatakan bahwa kontak juga telah dilakukan dengan Facebook dengan pesan yang sama.
Sejak intensifikasi kekerasan terakhir antara Palestina dan dinas keamanan Israel, banyak orang telah berbagi video yang menggambarkan penderitaan rakyat Palestina akibat agresi brutal Israel.
Sebuah surat kabar yang berbasis di London telah menyatakan keprihatinannya bahwa pertemuan tersebut mengindikasikan langkah-langkah untuk menahan suara Palestina di media oleh negara Israel, yang memiliki implikasi yang sangat serius.
Tahun lalu, Google dikritik habis-habisan karena diketahui tidak mencantumkan negara Palestina di Google Maps. Keputusan Google ini diketahui setelah Palestine Journalist Forum (PJF) atau Forum Jurnalis Palestina melakukan protes karena tidak melihat nama negara mereka di Google Maps.
FJP mengecam Google yang menghapus Palestina dari petanya dan mengganti dengan nama negara Israel. Forum juga mengatakan bahwa keputusan Google itu adalah bagian dari skema Israel.
Dikutip dari Middle East Monitor, “Keputusan Google menghapus Palestina dari peta adalah bagian dari skema Israel untuk menghapus Palestina,” Lebih lanjut, Forum mengatakan, langkah itu didesain untuk memalsukan sejarah, geografi, dan hak rakyat Palestina atas tanah mereka. Hal ini kontras dengan norma dan konvensi internasional mana pun.
Kini tidak ada Palestina di Google Maps. Saat kata kunci Palestine diketik, Google Maps mengarahkan pada Yerusalem dan Gaza.
Di sisi lain, Google sendiri membela diri dengan mengeluarkan pernyataan bahwa Palestina masih dikategorikan sebagai negara dengan status observer atau belum menjadi keanggotaan penuh dengan mengacu kepada keanggotaan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dengan alasan inilah mengapa Palestina belum tercantum secara resmi di Google Maps sebagai sebuah negara. Padahal 136 negara atau 70% dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua negara bukan anggota telah mengakui eksitensi Negara Palestina terhitung 14 September 2015. (Banyu)
