Politik

Goenawan Mohamad Disebut Sudah Lama Tidak Aktif di PAN

Goenawan Mohamad Saat di Acara PSI (Foto Dok. NUSANTARANEWS.CO)
Goenawan Mohamad Saat di Acara PSI (Foto Dok. NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mencuatnya surat terbuka dari Goenawan Mohamad dkk yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pertimbangan PAN Amien Rais, mendapat dari Sekjend IKAMI (IKatan Advokat Muslim Indonesia) Djudju Purwantoro. Ia mengatakan bahwa Goenawan Mohamad disebut sudah lama tidak aktif di PAN.

“Faktanya di lapangan, ternyata mereka yang sudah sangat lama tidak aktif di PAN, saat ini justru sebagai pendukung rezim, sehingga aneh bila menyuruh Amien berhenti melawan otoritarian, kesewenangan, dan kooptasi rezim saat ini,” kata Djudju dalam keterangannya, Jumat (28/12/2018).

Baca Juga: Perang Surat Terbuka Armada Partai Amanat Nasional

Djudju menilai surat terbuka Goenawan Mohamad dkk yang meminta Amien mundur dari politik praktis, karena dianggap melakukan manuver politik merupakan tuduhan sepihak yang sangat tidak berdasar baik secara politis maupun legal formal. Mengapa demikian. Ia menjelaskan karena sebagai bagian dari pendiri PAN, Goenawan Muhamad dkk sangat paham diksi Platform PAN sebagai partai Reformasi, dan juga Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangganya yang sejatinya terlahir dari rahim Reformasi.

Baca Juga:  Aliansi Petani Singkong Pasuruan Gelar Deklarasi Prabowo Presiden

“Amien Rais sebagai tokoh reformasi, sampai saat ini masih dan tetap terdepan dalam upaya mengkritik, mengoreksi, sikap dan kebijakan rezim yang berkuasa jika telah menyimpang dari maksud dan tujuan awal sejatinya gerakan reformasi, yang ditandai dengan telah ditumbangkannya rezim Orba.”

Dirinya mengungkapkan Goenawan Mohamad dkk sebagai pendiri PAN, semestinya sangat paham maksud dan tujuan PAN sebagai parpol reformasi, yang sangat menghormati demokrasi dan menjunjung tinggi perbedaan dan kebebasan berpendapat. Justru hal tersebut yang sampai saat ini terus disuarakan dan diperjuangkan (secara konsisten) Amien Rais. Mengkritisi jalannya roda birokrasi pemerintahan rezim Jokowi yang dirasakan otoriter dan tebang pilih dalam penegakkan hukum.

Sebagai negara hukum, justru supremasi hukum (equility before the law) tidak ditegakkan sesuai rasa keadilan masyarakat. Misalnya kasus-kasus persekusi ulama/aktifis Muslim, BLBI, E-KTP, Lippo Meikarta serta kasus-kasus Mega Korupsi lainnya. “Mengapa GM dkk diam saja seputar semua kasus di atas?” ungkapnya.

Baca Juga:  Sejumlah Komunitas se-Mataraman Dukung Prabowo Menjadi Presiden Dalam Pilres 2024

“Ini sangat berlawanan dengan prinsip-prinsip reformasi yang selama ini diperjuangkan oleh Amien Rais. Seharusnya mereka sadar dan tetap konsisten berjuang dalam gerbong reformasi bersama Amien Rais, dalam rangka turut aktif melawan kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan rezim,” ujar Djudju.

Dirinya mencermati sosok Goenawan Mohamad dkk saat ini sikapnya tampak mendukung rezim Jokowi.

Editor: Romadhon

Related Posts

1 of 3,084