NUSANTARANEWS.CO – Jokowi gagal? Kata siapa? Pro-kontra mewarnai penilaian rezim sekarang. Masing-masing punya data dan pendukungnya. Terjadi perdebatan tak berujung. Rasionalitas dan sikap emosional terlibat ikut meramaikan diskusi soal sukses-gagalnya Presiden Jokowi.
Sebagian masyarakat tidak sabar. Iingin pemimpin baru. Kenapa? Ekonomi makin sulit. Barang-barang naik. Pekerjaan susah. Gaduh terus. Rasa aman terancam. Orang gila bertebaran. Sabar! Yang penting negara ini tidak ikutan gila.
Keluh kesah dan rasa kecewa sebagian rakyat di atas bisa dipahami. Sikap ini menemukan rasionalitasnya pada sejumlah data survei yang ada.
LSI misalnya, merilis tiga isu besar terkait kinerja dan kebijakan Jokowi yaitu ekonomi, agama dan pekerja asing/aseng. Dalam survei itu diperoleh data: harga kebutuhan pokok makin mahal 52,6%. Lapangan pekerjaan makin sulit 54%. Tingkat pengangguran bertambah 48%.
Selain faktor ekonomi, 58,3% rakyat Indonesia mempersoalkan semakin rapuhnya kedaulatan negara dengan banjirnya tenaga asing/aseng. Belum lagi isu agama yang terus muncul. Istana dianggap tidak berpihak kepada umat Islam yang menjadi penduduk mayoritas.
Sementara survei ILUNI UI: hanya 18,7% yang puas atas kinerja Jokowi di bidang politik. 22% di bidang hukum. 28,4% di bidang ekonomi. Dan hanya 34% yang mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Dari data survei ini menunjukkan record Presiden Jokowi masih dianggap jauh dari ekspektasi rakyat.
Data ini dianggap sebagai sejumlah faktor yang mengancam elektabilitas Jokowi yang tak sampai 50%. Ini artinya, lebih dari 50% rakyat menginginkan presiden baru.
Pilpres adalah sarana yang sah dan paling demokratis untuk mengikhtiarkan pergantian presiden itu. Tak ada cara yang lebih etis, ilegan dan legal dari pada itu.
PKS, melalui statement Mardani Ali Sera di acara ILC tegas mengatakan: ingin mengganti Jokowi. Dan PKS telah memunculkan sembilan nama sebagai bakal calon presiden. Sikap yang gentle. Di saat sejumlah ketua partai branding “nyawapres,” PKS munculkan bakal capres. Cukup berani dan punya nyali. Sudah semestinya sikap seperti ini diambil oleh partai oposisi.
Dengan siapa PKS akan berkoalisi? Agar cukup 20% kursi atau 25% suara sebagai syarat minimal mengusung pasangan calon, ada tiga alternatif. Pertama, PKS-PDIP. Kedua, PKS-Golkar. Ketiga, PKS-Gerindra.
Hampir pasti PKS-Gerindra adalah pilihannya. Kenapa dua alternatif pertama tidak dijajagi? Ngeri. Pertama, akan berpotensi menimbulkan perpecahan internal partai. Kedua, PKS akan dituduh berkhianat kepada umat.
Pasangan PKS-Gerindra bukan sekedar koalisi, tapi lebih pas disebut sekutu. Beziehung, meminjam istilahnya Martin Buber, seorang filofof Jerman. Artinya “teman sejati”. I require a You to become, becoming I, I say you. “Aku menjadi Aku karena Engkau.”
Koalisi PKS-Gerindra besar kemungkinan akan menarik PAN. Jadi tiga partai: Gerindra-PKS-PAN. Koalisi tiga partai inilah satu-satunya harapan bagi mereka yang menginginkan adanya suksesi. Sebuah pergantian kepemimpinan bangsa. Hanya saja, apakah pasangan calon yang diusung sekutu ini bisa mengakomodir mereka yang kecewa terhadap istana? Jika jawabnya bisa, maka potensi menang akan sangat berpeluang.
Formasi yang paling rasional bagi sekutu ini adalah Gerindra menyiapkan capresnya, PKS atau PAN jadi cawapresnya. Mengapa? Karena kursi Gerindra lebih banyak dari PKS dan PAN. Gerindra 73 kursi. PKS 40. Dan PAN 49 kursi. Total 162 kursi.
Selain Prabowo, Gerindra belum punya kader yang berkelas nasional. Kalau Prabowo batal nyapres, Gerindra mesti ambil tokoh lain. Tokoh yang paling dekat dan rasional dipilih Prabowo adalah Anies Rasyid Baswedan. Saat ini, Anies disebut-sebut sebagai kuda hitam. Rising star yang potensinya dianggap sebagai lawan terberat Jokowi. Anies sedang naik daun. Terutama setelah tragedi Persija yang menghebohkan. Anies semakin leading.
Posisi Prabowo sebagai “King Maker” akan jauh lebih taktis dan strategis. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh SBY dan Megawati. Menentukan, meski tidak tampil di depan.
Lalu, siapa cawapres dari PKS atau PAN? Sembilan nama yang disiapkan PKS bisa diambil salah satunya. Sembilan nama itu adalah: Ahmad Heryawan, Hidayat Nurwahid, Anis Matta, Irwan Prayitno, Muhamad Sohibul Iman, Salim Segaf Al Jufri, Tifatul Sembiring, Muzammil Yusuf dan Mardani Ali Sera.
Bisa jadi mengambil dari PAN. Zulkifli Hasan misalnya. Tidak menutup kemungkinan dari luar dua partai koalisi ini jika dianggap lebih besar potensinya untuk menang.
Kuatnya sekutu tiga partai inilah yang kabarnya membuat istana ketakutan. Upaya untuk mendekati ketiga partai ini terus dilakukan. Tujuannya? Memecah persekutuan. Dengan begitu, tak ada lawan bagi istana.
Jika terjadi, ini bahaya. Tak ada cek and balance. Sepi kompetisi. Kekuasaan tanpa kontrol dan kompetisi akan jadi tirani. Ini buruk bagi pertumbuhan demokrasi dan masa depan bangsa. Buruk pula bagi sekelompok rakyat yang menginginkan perubahan.
Persekutuan Gerindra -PKS-PAN menjadi satu-satunya harapan bagi perubahan Indonesia di masa datang. Karena itu, sejumlah kepentingan yang menginginkan “status quo” berupaya menggempur persekutuan ini. Caranya, mulai dari “negatif campaign” hingga “black campaign”. Menyerang dengan data hingga menebar fitnah. Hal biasa dalam politik. Tapi, tetap saja tidak bermoral.
Apapun dinamika politik yang dialami Gerindra, PKS dan PAN, ekspektasi rakyat yang menginginkan perubahan negeri ini berharap bisa diakomodir oleh sekutu tiga partai ini. Gerindra, PKS dan PAN, diharapkan terus konsisten memberikan perlawanan oposisional dan kompetitif demi lahirnya presiden baru dan Indonesia Baru di tahun 2019.
Penulis: Tony Rosyid, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
