NUSANTARANEWS.CO, Boyolali – Puluhan petani yang menamakan dirinya Gerakan Tani Boyolali (GENI) menggelar aksi menyikapi kartu tani yang mereka nilai sangat tidak berpihak, bahkan cenderung tidak ada gunanya bagi para petani.
Aksi para petani ini digelar di Tugu Jagung depan komplek perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Boyolali pada Rabu (18/4/2018) siang.
Korlap aksi YM Hanafi mengatakan di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo, Jawa Tengah seolah membuat gebrakan adanya kartu tani. Seolah ini menjadi angin segar bagi para petani di Boyolali pada khususnya dan masyarakat tani Jawa Tengah pada umumnya untuk mendapatkan pupuk.
“Tetapi fakta lapangan mengatakan lain, kartu tani tiak ada gunanya sama sekali,” tukasnya.
Hanafi menjelaskan, peranan petani yang begitu besar seharusnya mereka mendapatkan porsi perhatian yang besar pula dari pemerintah selaku penyelenggara negara.
“Tetapi sampai hari ini petani belum juga mendapatkan kemudahan akses alat produksi maupun akses reform yang meliputi bibit, pupuk, pasar dan keberpihakan kebijakan pemerintah. Persoalan produksi yang cukup kompleks dan hasil produksi yang tidak sepadan dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani membuat petani senantiasa dirugikan,” beber Hanafi.
Dia melanjutkan, petani sebagai soko guru bangsa tentu merupakan tanggungjawab besar yang harus diemban oleh petani. Mengingat petani sebagai penjaga keberlangsungan hidup manusia melalui pangan yang diproduksinya.
Kata dia, alih-alih petani dipermudahkan dalam akses mendapatkan kebutuhan sarana produksi (Pupuk), pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang membuat petani semakin sengsara.
Hanafi menyampaikan, bahwa kartu tani justru malah membuat petani kesusahan dalam mengakses pupuk. Pasalnya, dengan kartu tani petani justru dibuat sulit dan bingung dengan adminitrasinya.
“Petani itu tahunya mengolah lahan, waktunya memupuk itu ada pupuknya, butuh bibit tersedia dan waktu panen laku dengan harga yang layak,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, petani juga dipaksa untuk menabung terlebih dahulu dan jika tidak punya tabungan, petani tidak bisa mendapatkan pupuk. “Padahal kondisi petani kita itu secara ekonomi menengah kebawah. Bahkan, kebiasaan yang terjadi di masyarakat, dengan keterbatasan modal usaha tani para petani biasanya mengambil pupuk di kios dengan pembayaran setelah panen atau istilah di desa itu yarnen (bayar setelah panen),” ucapnya.
“Tanggungjawab petani itu sudah berat, harus produksi dan menghasilkan pangan untuk kita semua, mbok ya jangan dipersulit seperti ini. Bagi kami kartu tani ini tidak tepat bagi para petani. Bisa-bisa malah jadi seperti kasus e-KTP, anggaran pembuatan kartu tani dikorupsi secara berjamah,” pungkasnya.
Pewarta: Gendon Wibisono
Editor: Alya Karen
