NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar bagi TKA (Tenaga Kerja Asing) yang hendak masuk ke Indonesia dipermudah. Hal itu dinyatakan Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penataan TKA di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (6/3/2018).
Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak menilai hal tersebut sangat bertentangan dengan semangat Jokowi yang katanya pro rakyat. Selain itu, kata Bastian, saat ini Indonesia dalam posisi over load labor force, dengan labor force atau angkatan kerja kita populasi unskill dan low education masih cukup tinggi kiranya tak pantas Jokowi malah mempermudah tenaga Asing masuk ke Indonesia.
“Idealnya, Jokowi melakukan upgrade atau meningkatkan kualitas tenaga kerja kita agar mampu bersaing di era globalisasi saat ini,” kata Bastian dalam keterangannya kepada NUSANTARANEWS.CO, Jakarta, Selasa (3/4/2018).
Bastian mengatakan, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA di Indonesia tahun 2016 mencapai 74.813 orang. Sebagian besar tenaga kerja ini didominasi tenaga asal Cina sebanyak 21.271 orang, atau sebanyak 28,43 persen dari total TKA. Data ini, hemat dia, menunjukkan bahwa TKA selama ini sudah cukup ruang dan mudah bekerja di Indonesia sehingga alasan pemerintah bahwa TKA dipersulit sehingga dibutuhkan regulasi baru adalah tidak benar.
Bahkan, lanjut Bastian, berbagai regulasi yang tersedia selama ini justru memberi ruang masuknya TKA ke Indoensia. Misalnya, kata dia, Pasal 42 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 36 ayat (1) Permenaker No 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA.
“Regulasi tersebut memberi ruang masuknya TKA ke Tanah Air namun untuk jabatan dan waktu tertentu. Regulasi itu pun memberi pesan penting, boleh TKA masuk asal adanya transfer pengetahuan ke pekerja domestik,” tegasnya.
“Maka menjadi aneh bila Jokowi kembali akan memberi kemudahan TKA bahkan pernah menegur aparatur yang melakukan sweeping TKA beberapa waktu yang lalu. Tampak bahwa Jokowi sangat memproteksi TKA sementara pekerja domestik terus tersingkirkan bahkan cenderung diabaikan. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan nawacita yang selalu didengungkan Jokowi dan pendukungnya,” imbuh Bastian.
Idealnya, sambung Bastian, pemerintah lebih fokus memperbanyak ruang lapangan kerja bagi warga Indonesia, memperbanyak investasi ke dalam negeri dengan harapan bertambahnya lapangan kerja. Pemerintah juga dapat memanggil anak negeri yang berada di luar negeri yang memiliki kualifikasi yang tidak kalah dengan TKA untuk kembali ke Tanah Air, agar berkarya di Indonesia. “Langkah ini jauh lebih penting daripada mewacanakan menderegulasi peraturan dengan mempermudah TKA masuk ke Indonesia,” ujarnya.
“Geprindo jadi curiga, jangan-jangan ada intervensi investor asing dalam menyusun kebijakan-kebijakan pemerintah, atau lebih buruknya kabinet jokowi mungkin saja telah terinfiltrasi oleh kegiatan intelijen asing yang masuk melalui sistem demokrasi langsung, dimana untuk merebut kekuasaan perlu dukungan logistik yang memadai dari perushaaan-perusahaan berbendera indonesia namun sebenarnya perusahaan-perusahaan tersebut sahamnya sebagian di miliki oleh BUMN negara-negara lain,” kata Bastian menambahkan.
Untuk itu, agar rakyat indonesia tidak menaruh curiga pada pemerintahan Jokowi yang seolah-olah didikte oleh investor asing, hemat Bastian, Jokowi harus berani mengambil keputusan yang pro negara dan pro rakyat bukan malah sebaliknya.
“Saatnya membuktikan kepada siapa anda berpihak? Kita sudah masuk tahun politik, jika Jokowi masih saja pro investor asing, geprindo yakin jokowi akan ditinggalkan para pendukungnya yang masih merah putih,” cetus Bastian.
Pewarta: Achmad S.
Editor: M. Yahya Suprabana
