NUSANTARANEWS.CO – Indonesia sejak awal berdirinya telah secara sadar dan meyakinkan untuk memilih jalan demokrasi dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski mengalami pasang surut seiring pergantian rezim penguasa, kehidupan demokrasi kita dari waktu waktu semakin matang dan menuju kearah yang semakin baik. Demikian pernyataan tegas Ketua Umum PP GP Ansor, H. Yaqut Cholil Qoumas, di Jakarta, Senin (24/10).
“Predikat Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga terbesar dunia semakin diakui dan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain didunia,” kata Yaqut.
Namun, tambah dia, di sisi lain kebebasan berorganisasi dan berpendapat tersebut juga dimanfaatkan oleh “penumpang gelap” reformasi yaitu lahirnya partai dan organisasi yang mengusung ideologi-ideologi yang tidak selaras dengan 4 pilar bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan ada organisasi yang jelas-jelas ingin mengganti Pancasila dan NKRI dengan “Negara khilafah” (Negara Pan Islamisme Dunia) yang totaliter.
“Organisasi yang tidak mengakui sistem demokrasi tersebut tetap bebas melancarkan propaganda khilafah memanfaatkan atmosfer demokrasi di era reformasi,” tambahnya.
Yaqut memaparkan bahwa Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta telah mencapai tahap penting. Dimana sudah ada 3 pasang calon yang diusung oleh partai-partai politik, termasuk pasangan calon petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
“Pencalonan kembali Ahok menuai pro-kontra di tengah publik Jakarta. Sebagian kalangan menolak pencalonan Ahok dengan alasan SARA (Suku, Agama, Ras dan Golongan) yaitu bahwa Ahok yang notabene berlatar belakang etnis dan agama minoritas akan memimpin DKI Jakarta yang mayoritas penduduknya beragama Islam,” terang Yaqut.
Di tengah pro-kontra tersebut, kata Yaqut, dalam kunjungan dinas di Kepulauan Seribu, Ahok melontarkan pernyataan kontroversial bahwa rakyat Jakarta “dibohongi dengan surat Al Maidah 51” agar tidak memilih dia. Pernyataan tersebut diprotes keras oleh banyak kalangan, walaupun Ahok kemudian menyatakan permohonan maaf dan menyampaikan bahwa dirinya tidak bermaksud menghina Al Qur’an dan umat Islam.
“Namun, sejumlah pengacara yang didukung beberapa ormas Islam telah melaporkan Ahok ke Bareskrim Polri dengan tuduhan bahwa Ahok telah melakukan ‘penistaan agama’,” ujarnya.
Terkait hal tersebut yang merupakan bagian dari dinamika terkini Pilgub DKI Jakarta, maka Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) perlu menyampaikan sejumlah sikap dan pandangan sebagai berikut:
1. Meminta semua pihak, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan Pilgub Jakarta untuk segera menghentikan perdebatan dan kampanye yang mengandung unsur SARA. GP Ansor percaya bahwa kesucian agama tidak patut dan tidak selayaknya digunakan untuk tujuan perebutan kekuasaan semata. Selain itu GP Ansor meyakini menggunakan SARA untuk tujuan politik adalah cara-cara “primitif” dalam demokrasi. GP Ansor melihat bahwa segelintir oknum di social media sudah melampaui etika dan kepatutan dengan melecehkan secara personal tokoh-tokoh tertentu yang terkait Pilgub DKI Jakarta.
2. Mengingatkan kepada para pasangan calon gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta, tim suksesnya, dan pendukungnya untuk berkampanye secara kreatif dan cerdas serta mengangkat tema-tema positif bagi kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Jakarta. GP Ansor meyakini bahwa kompetisi antar kandidat Pilgub Jakarta yang mengedepankan ide dan gagasan merupakan pendidikan politik yang bagus bagi masyarakat Jakarta.
3. Masyarakat Jakarta harus bersyukur dengan hadirnya 3 pasangan calon yang berkualitas sehingga siapapun yang terpilih, rakyat Jakarta akan mendapatkan manfaatnya karena sudah memilih “yang terbaik di antara yang terbaik”.
4. Menginstruksikan kepada kader GP Ansor DKI Jakarta untuk tetap taat pada PD/PRT GP Ansor dan pimpinan organisasi bahwa GP Ansor sebagai ormas kepemudaan di bawah Nahdlatul Ulama (NU) tidak dalam posisi dukung mendukung pasangan calon tertentu. Namun sebagai individu dan warga masyarakat DKI Jakarta yang baik, PP GP Ansor menyerukan segenap kader Ansor untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar, rasional dan ideologis kepada Allah SWT dengan memilih pasangan calon yang mempunyai gagasan dan program kerja yang tidak bertentangan dengan 4 pilar bangsa dan Islam ahlussunah wal jamaah yang menjadi komitmen kebangsaan dan haluan keagamaan NU dan GP Ansor.
“Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan seraya kami bermunajat kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan petunjuk dan melindungi bangsa Indonesia dari ancaman perpecahan, kekacauan sosial dan hilangnya akhlakul karimah. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amiin,” tandasnya diakhiri harapan dan doa. (Deni/Adhon/red/rls)
