NUSANTARANEWS.CO – Di tengah hiruk pikuk Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017, banyak masyarakat pemilih yang kurang memahami realita persoalan pembangunan akibat adanya manipulasi informasi melalui berbagai saluran media tradisional maupun media sosial. Gerakan Masyarakat Ibukota (Gema Ibukota) tergerak untuk membangun kesadaran masyarakat Jakarta serta mengajak mereka untuk melihat realita tersebut dengan lebih jernih.
Gema Ibukota memandang Jakarta sebagai Ibukota dari Negara Indonesia merupakan barometer pembangunan nasional. “Ketika persoalan pembangunan di DKI Jakarta tidak dapat diselesaikan, maka dapat dipastikan pembangunan nasional juga akan terpengaruh,” kata Suhardi Suryadi, selaku inisiator Gema Ibukota, dalam diskusi publik bertajuk Evaluasi Hasil Pembangunan DKI Jakarta 2012-2016 dalam Perspektif Keadilan Bagi Rakyat Minggu (18/12/2016) kemarin di kawasan Menteng, Jakarta.
Gema Ibukota adalah suatu gerakan independen yang tidak berafiliasi pada ras, suku, agama, partai politik ataupun status sosial ekonomi tertentu. Didorong keprihatinan atas lemahnya pemahaman sebagian warga Jakarta dalam menilai capaian pembangunan, Gema Ibukota ingin membuka wawasan warga Jakarta agar dapat melihat keberhasilan pembangunan tidak hanya sebatas pada aspek fisik dan aksesorisnya.
Berdasarakan data-data resmi, Gema Ibukota melihat bahwa berbagai persoalan utama pembangunan di Jakarta belum mampu diselesaikan, bahkan sebagiannya mengalami kemunduran.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Jakarta meningkat sekitar 30 ribu jiwa dalam 4 tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2016 mencapai 384.300 jiwa dari sebelumnya 355.200 jiwa pada tahun 2012. Jumlah penduduk yang rentan miskin juga relatif tinggi, yaitu lebih dari 1 juta jiwa.
Selain itu, Abdurrahman Syebubakar, pemerhati masalah ekonomi politik dan kemiskinan serta inisiator Gema Ibukota, mengatakan data BPS mencatat rata-rata Rasio Gini tahun 2012-2016 berkisar di atas 0,4 (rasio 0 sampai 1, di mana angka 1 adalah yang terburuk) meningkat drastis dari periode sebelum 2011 yang berada di kisaran 0,3. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan pendapatan antara penduduk kaya dan miskin melebar dalam 4 tahun terakhir.
“Angka tersebut menempatkan DKI Jakarta sebagai salah satu dari 7 provinsi dengan Rasio Gini tertinggi di Indonesia,” kata Abdurrahman.
Tren kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator dasar pembangunan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di DKI Jakarta juga relatif rendah, yaitu sekitar 0,54 per tahun – IPM tahun 2012 (77,53) dan 2015 (78,99). Sementara, rata-rata kenaikan IPM di provinsi lain mencapai hingga lebih dari 0,7, contohnya Nusa Tenggara Barat (0,8) dan Nusa Tenggara Timur (0,7). Rata-rata kenaikan IPM per tahun di DKI Jakarta juga berada di bawah Jawa Timur (0,72), Jawa Tengah (0,68), Jawa Barat (0,66), dan bahkan Papua (0,56) serta rata-rata kenaikan IPM nasional (0,62). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang berarti dalam pembangunan manusia di Jakarta. (Red-01)
