NUSANTARANEWS.CO – Gelombang aksi protes disertai kekerasan kembali meletus di Tunisia sejak hari Senin. Hari kamis, seorang peserta aksi protes terbunuh. Sehingga unjuk rasa berkembang menjadi aksi kekerasan, di mana para demonstran membakar puluhan bangunan pemerintah, bank-bank dan pertokoan. Para pengunjuk rasa juga bentrok dengan pasukan keamanan.
Kementerian dalam negeri menyatakan bahwa sekitar 800 orang telah ditahan oleh pihak keamanan. Tiga pemimpin lokal Front Populer, blok oposisi utama, juga ditahan di Gafsa karena diduga membakar gedung pemerintah, kata sebuah sumber pengadilan.
Pemerintah menuduh pihak oposisi telah membuat onar dan menimbulkan keresahan, sebuah tuduhan yang ditolak oleh pihak oposisi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta pemerintah Tunisia untuk tidak menahan orang secara sewenang-wenang.
“Kami khawatir dengan tingginya jumlah penangkapan, sekitar 800 orang yang kebanyakan berusia antara 15 dan 20 tahun, masih sangat muda,” kata juru bicara hak asasi manusia UEN Rupert Colville kepada wartawan di Jenewa sebagaiman dilaporkan Reuters.
“Kami meminta pihak berwenang untuk memastikan bahwa mereka ditahan dengan baik atau dilepas,” katanya.
Seperti diketahui, Tunisia adalah tempat kelahiran gerakan yang dikenal sebagai Arab Spring pada tahun 2011, yang kemudian menyebar melanda Afrika Utara dan Timur Tengah. Tunisia dipuji karena berhasil memelihara proses demokrasi meski negara-negara lain mengalami perang sipil.
Bukan itu saja, Politisi Tunisia kemudian dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian tahun 2015 untuk mencapai perubahan tanpa kekerasan.
Namun sejak mengikuti demokrasi ala barat perekonomian Tunisia terus merosot dan mengalami stagnasi, terutama dengan melemahnya sektor pariwisata – di samping semakin tingginya tingkat pengangguran anak-anak muda Tunisia karena langkanya lapangan pekerjaan.
Di tengah situasi tersebut, pihak oposisi kemudian menyerukan untuk melakukan unjuk rasa pada hari Minggu, yang bertepatan dengan peringatan 7 tahun runtuhnya pemerintahan otoriter.
Kenaikan harga dan pajak serta pencabutan subsidi terhadap kebutuhan sehari-hari, termasuk BBM mulai 1 januari telah memicu kemarahan rakyat.
Harga telah meningkat untuk bahan bakar dan beberapa barang konsumsi, sementara pajak atas mobil, telepon, internet, akomodasi hotel dan barang lainnya juga telah naik.
Sejak penggulingan Ben Ali, perekonomian Tunisia terus memburuk dan belum pulih hingga hari ini. IMF mengatakan Tunisia berkomitmen untuk “menentukan tindakan” untuk mereformasi ekonominya sebelum IMF meninjau pembayaran tahap pinjaman berikutnya.
Tahun lalu, IMF yang berbasis di Washington menyetujui program pinjaman empat tahun senilai sekitar US$ 2,8 miliar untuk reformasi ekonomi Tunisia yang sedang mengalami stagnan. (Aya)
