NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Komisi D menilai PU Binmarga tidak melakukan pemetaan anggaran dengan baik yang dibutuhkan masyarakat terkait penangan jalan yang ada di wilayah Kediri, Nganjuk, Blitar dan Tulung Agung. Padahal harusnya anggaran yang diberikan kepada UPT Pemprov yang ada di daerah real sesuai kebutuhan. komisi D menilai penataan anggaran tiadk berdasarkan kebutuhan real tapi asal asalan atau gelondongan.
Hal tersebut ditemukan saat Komisi yang membidangi Pembangunan ini melakukan kunjungan kerja di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri wilayah III (Kabupaten Nganjuk), Kamis (14/10).
Ketua Komisi D DPRD Jatim Kuswanto usai melakukan kunjungan kerja ke UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri di Nganjuk mengaku heran dengan pola anggaran yang diterapkan.
Menurut Kuswanto ada dana 20 Miliar rupiah yang dialokasikan APBD untuk UPT ini, khusus Nganjuk mendapat alokasi dana 4,9 miliar. Sayangnya kepala UPT PJJ Kediri Agus Sutanto tidak bisa menunjukkan mana saja yang sudah dibenahi dan berapa anggaran yang dihabiskan untuk setiap titik proyek itu.
“Harusnya dana yang diberikan itu bisa didperlihatkan kepada kita untuk apa saja. Namun yang kami terima hanya penjelasan lisan tanpa data yang jelas. Kesimpulan kami ini jelas model anggaran Top Down, bukan dari bawah ke atas, ini model alokasi anggaran bukan alokasi pekerjaan. Ini jelas tidak sesuai aturan,” ungkap Kuswanto.
Harusnya kata politisi Demokrat ini, dana tersebut muncul karena usulan real kebutuhan lapangan. Sehingga ketika sudah cair maka kebutuhan lapangan bisa tertangani, tapi yang terjadi tidak begtu.
“Jadi apa yang perlu dikritisi dinaas mitra kita itu, anggaran yang disebarkan untuk Unit atau UPT itu ternyata kbanyakan sifatnya adalah top down , sebatas dialokasikan saja, tapi penggunaan pelaksanaannya itu tidak sesuai dengan ketentuan. sehingga tidak bisa memaksimalkan sesuai yang dibutuhkan dilapangan. Dananya itu glondongan, tapi gak sesuai kebutuhan, yo’ opo iki enggoen sak onok e (bagaimana caranya pakai saja se adanya) Jadi sebatas dialokasikan saja, tapi pemanfaatannya tidak sesuai kebutuhan. Artinya tidak bisa memaksimalkan anggaran,” kata Kuswanto lagi.
Pernyataan senada dsampaikan anggota Komisi D dari Fraksi Partai Gerindra, yang mengaku kecewa karena tidak mendapat penjelasan yang rinci atas penggunaan anggaran yang dialokasikan, “Seharusnya saat kita kunjungaan kerja seperti ini pihak UPT menyamapaikan data data yang diminta. Ternyata ini kan kita gak di suguhi data apa apa, padahal ini menjelang akhir tahun, dengan dana 4,9 miliar itu yang dikerjakan apa apa saja gak jelas. Tadi saya tanya yang swakelola berapa yang penunjukan berapa, yang kontrak luar lelang itu berapa sehingga kita tahu membandingkan lebih efisien dan efekktif itu mode yang mana. Selanjutnya ya tentu kita pertanyakan pada dinas mitra terkait. Kita ingin tahu yang untuk pemeliharaan yang rutin datanya seperti apa gitu loh, jangan kayak kita dikasih cek kosong begini,” ungkapnya penasaran.
Hal senada juga disampaikan Masduki anggota Komisi D dari Fraksi PKB. Dia mengatakan seharusnya rincian anggaran ini lebih jelas pelaksanaannya agar pada pembahasan APBD mendatang bisa diajukan sesuai kebutuhannya. Ia juga melihat ada proyek nasional yang juga mengakibatkan jalan-jalan provinsi ini rusak. “Maka dari itu harus dirinci sehingga kedepan yang diajukan bisa jelas penganggarannya,” jelasnya.
Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Kediri Agus Sutanto beralasan pihaknya sudah mengajukan anggaran peningkatan dan pemeliharaan. Namun menurutnya yang turun adalah amggaran pemeliharaan. “Jadi misalkan kerusakan kebanyakan sudah waktunya peningkatan namun anggaran minim, kita manfaatkan anggaran seadanya itu,” jelasnya.
Agus menambahkan anggaran pemeliharaan untuk wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, Nganjuk dan Blitar totalnya sekitar 20 miliar. Sedangkan untuk Nganjuk mendapatkan Rp 4,95 miliar untuk pemeliharaan jalan. “Untuk pemeliharan jembatan sebanyak Rp 1,24 miliar,” pungkasnya. (setya)
