NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Kinerja TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) milik Pemprov Jawa Timur disorot. Tim tersebut telah dinilai lakukan pelanggaran dalam penyusunan APBD Jawa Timur 2023.
Ketua fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur Gus Fawait mengatakan dalam pembahasan RAPBD Jawa Timur 2023, ada beberapa hal yang bisa membahayakan gubernur. “Ada dana tambahan yang ditransfer dari pemerintah pusat Rp 1,5 triliun dimana surat pemberitahuan ada dana tersebut dikirim sebelum nota keuangan dibacakan. Yang mengelitik dan jadi kajian kenapa tidak dimasukkan dalam nota keuangan,” ungkap politisi asal Jember ini, Jumat (4/11).
Jika dimasukkan dalam nota keuangan, sambung presiden LSN ini, tentunya bisa dibahas di masing-masing komisi di DPRD Jawa Timur. “Sampai hari ini tidak tahu dana transfer tersebut dimasukkan dalam komisi apa karena tidak ada di dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran),” jelasnya.
Jika tidak dijumpai di RKA, lanjut Gus Fawait, artinya tidak melalui tahapan-tahapan penyusunan anggaran, termasuk pembahasan-pembahasan di masing-masing komisi. “Yang membuat pihak legislatif protes adalah kinerja TAPD tersebut yang berusaha menghilangkan perannya sebagai fungsi budgeting,” jelasnya.
Transfer dana dari pusat, kata Gus Fawait, seandainya sudah ditentukan di OPD-OPD, harusnya disampaikan sejak awal kepada pihak legislatif. “Tentunya ada alur-alur yang sesuai dalam proses penyusunan anggaran,” jelasnya.
Temuan tersebut, kata Gus Fawait, akan menjadi pertimbangan pihaknya dalam menyikapi RAPBD Jawa Timur 2023. “Kalau itu membahayakan gubernur, Gerindra tak segan-segan menolak.Bukan berarti kami memberi madu isinya racun. Lebih baik memberi obat tapi menyehatkan,” jelasnya.
Jika penyusunan RAPBD Jawa Timur tahun 2023 tersebut masih bisa ditoleransi, katanya, fraksi Gerindra akan mendukungnya untuk disahkan sebagai APBD Jawa Timur tahun 2023. (setya)