NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Gawat, banyak papan reklame nunggak pajak. DPRD Jawa Timur mendesak agar Pemprov menertibkan reklame yang menunggak pajak di wilayah UPT (Unit Pelaksana Teknis) pengelolaan jalan jembatan Surabaya di wilayah Lamongan.
“Adanya tunggakan dari beberapa pihak yang bertanggungjawab memenuhi sewa tadi kami sarankan agar supaya kedepan bisa bekerjasama dengan Satpol PP untuk penertiban. Sanksinya ada tetapi mereka tidak peduli,” kata Wakil Ketua komisi C DPRD Jatim Ma’mullah Harun saat dikonfirmasi, Rabu (9/3).
Wanita asal Banyuwangi tersebut mengungkapkan dari hasil hearing dengan dengan UPT Pengelolaan jalan dan jembatan Dinas PU Bina Marga Jatim, disebutkan bahwa di sepanjang jalan provinsi yang ada di Lamongan, ditemukan beberapa pengguna reklame yang menunggak pajak.
Kondisi itu membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jatim menjadi berkurang. Total, dari data DPU Bina Marga Jatim, jumlah realisasi pendapatan pada tahun 2021 mencapai Rp 611 juta. Jumlah itu meningkat pesat, dari target yang ditetapkan sebesar Rp 380 Juta.
Sementara, pada tahun 2022, target pendapatan yang dipatok DPU Bina Marga dari pajak reklame dan penyewaan Ruang Milik Jalan (Rumija) jalan mencapai Rp 435 juta.
“Sedangkan yang sudah terealisasi pada bulan februari mencapai Rp 72 juta,” terangnya.
Politisi PKB Jatim itu juga meminta agar Pemprov mengoptimalkan pengelolaan aset untuk meningkatkan PAD, dengan menyewakan kepada pihak ketiga. Dia memberi contoh, di kabupaten Lamongan, ada 360 hektar lahan milik Pemprov Jatim yang saat ini belum berfungsi.
“Padahal kalau disewakan ini bisa meningkatkan PAD. Saya kira ini harus segera dioptimalkan,” katanya. (setya)
