NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Para pilot Garuda bersama seluruh karyawan Garuda Indonesia, sore ini, Kamis, 5 Juli 2018 bersiap akan melakukan aksi mogok kerja. Ini menyusul sikap pemerintah dan juga manajemen Garuda yang tetap tak merespon tuntutan mereka untuk segera merestrukturisasi jumlah direksi dan mengganti direksi dari kalangan profesional.
Tidak hanya karyawan Garuda, sejumlah kalangan juga menilai saat ini posisi Garuda Indonesia sengaja didesain merugi dengan kebijakan serta struktur direksi yang ada sekarang. Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Bin Firman Tresnadi menilai pemerintah memang sengaja melakukan pembiaran.
“Pemerintah cenderung melakukan pembiaraan selama ini. Seharusnya, karena ini salah satu simbol negara, harus menjadikan hal ini sebagai prioritas. Itu kan perusahaan milik negara. Salah satu citra baik atau buruknya negara di dunia penerbangan di lihat dari Garuda,” kata Bin Firman Tresnadi (5/6 2018).
Baca Juga:
Terbitkan Surat Utang Ke Singapura, Ekonom: Nyawa Garuda Diserahkan Ke Pihak Asing
Ini Solusi Selamatkan Garuda Indonesia Dari Kebangkrutan
Jangan Biarkan Garuda Mengikuti Jejak Merpati
Sementara itu, sesuai hasil pertemuan APG (Asosiasi Pilot Garuda) dan Sekarga (Serikat Karyawan Garuda) menjelaskan bahwa jangka waktu 30 hari kerja sejak pelaksanaan yang dijanjikan melalui press release tanggal 2 Mei 2018 lalu telah berakhir pada tanggal 28 Juni 2018.
“Sampai saat ini masih belum mebuahkan hasil yang diharapkan. Hal tersebut memaksa kita untuk mengambil pilihan terakhir. Yaitu mogok kerja,” kata Badan Pengurus APG dalam siaran tertulisnya, Kamis, 5 Juli 2018.
“Bagi rekan-rekan anggota yang tidak bertugas terbang dan pulang terbang diharapkan kehadirannya pada Kamis, 5 Juli 2018, pukul 17:00 WIB di Pilot House untuk pengumuman tanggal dan teknis pelaksaan mogok kerja. Terimakasih atas perhatiannya,” sambungnya.
Secara terpisah, Direktur AIAC Indonesia, Arista Atmadjati kepada Nusantaranews.co menanggapi, aksi mogok serikat pekerja dan pilot Garuda dipastikan akan merugikan semua pihak. Selain maskapai yang menjadi sasaran, penumpang juga akan merugi karena tidak terlayani.
“Wisatawan ke Indonesia juga terganggu. Lalu lintas penumpang domestik kacau karena harus transfer ke maskapai lain,” katanya.
Baca Juga:
Pemerintah Harus Segera Lakukan Proteksi Kebijakan yang Berpihak pada Garuda
Para Pilot Akan Ambil Sikap Tegas Jika Ada yang Ingin Hancurkan Garuda
Kata Menteri Rini: Garuda Indonesia Masih Biang Kerugian BUMN
Menurut dia, citra baik maskapai akan buruk dan penerbangan nasional akan terimbas Pemerintah sebagai regulator dan manajemen Garuda dinilai tidak becus mengatasi masalah internal maskapai.
Arista mengakui, masalah internal maskapai Garuda Indonesia sudah terjadi sejak bertahun-tahun sebelumnya Pensiunan Garuda Indonesia ini mengatakan, kondisi sekarang semakin buruk dengan manajemen direksi yang ada.
Sebagai informasi, saat ini kondisi maskapai penerbangan Garuda Indonesia terus merugi. Sepanjang tahun 2017, Garuda mencatatkan kerugian mencolok. Pada kuartal III-2017, kerugian mencapai angka 221,9 juta dolar AS (Rp 2,99 triliun). Sementara di kuartal I-2017 Garuda mencatat kerugian sebesar 99,1 juta dolar AS. Angka ini meningkat pada kuartal II-2017 yang mencapai 184,7 juta dolar AS.
Bin Firman mengungkapkan, langkah yang perlu dilakukan PT Garuda adalah melakukan perbaikan manajemen. “Perbaiki manajemennya. Kalau perlu rombak total,” tegasnya.
Pada tanggal 19 April 2018 lalu, PT Garuda Indonesia melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dengan hasil tersusunnya suatu dewan direksi yang kemudian ditolak oleh Serikat Karyawan. Penolakan yang disuarakan Serikat Karyawan Garuda pada 2 Mei 2018 itu didasari pada susunan dewan direksi yang diisi pejabat-pejabat lama yang dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas pada masa bakti sebelumnya. Penolakan ini menuntut penggantian susunan dewan direksi dengan ancaman pemogokan.
Editor: Romandhon
