Politik

Ganti Ketua Umum, Cara Perbaiki Elektabilitas Partai Golkar

NusantaraNews.co, Jakarta – Koordinator Bidang Kajian Strategis dan SDM, Letjen Purn Lodewijk Freidrich Paulus dan Koordinator Bidang Polhukam DPP Golkar Yorrys Raweyai telah memberikan rekomendasi terkait dengan semakin anjloknya elektabilitas partai Golkar, yaitu penonaktivan Setnov Sebagai Ketua Umum Partai Golkar Karena Alasan Proses Hukum yang sedang ia jalani dan Alasan Kesehatan.

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Yorrys Raweyai menyebutkan ada spekulasi yang berkembang yang mengatakan beberapa orang di internal partai golkar sedang menghitung keuntungan dari munaslub partai Golkar. Akan tetapi hal tersebut masih menunggu keputusan resmi pimpinan partai golkar

“Ada pemikiran begini. Kalau kita munaslub dasar-dasarnya apa kemudian untungnya apa kemudian kalo munas apa untung ruginya. Memang mekanisme yang diatur eskplisit itu kalo nggak munas ya munaslub. Kalo munas lima tahunan, kalo munaslub ada dasarnya, meninggal atau mengundurkan diri. Ini seusuatu yang belum pernah terjadi,” ujar Yorrys, Rabu (27/9/2017).

Baca Juga:  Kumpulkan Kader Potensial, Demokrat Tancap Gas Bahas Persiapan Pilkada Serentak di Jawa Timur

Sempat terjadi perbedaan pendapat soal rekomendasi yang dikeluarkan oleh tim kajian dari internal partai golkar. pertama ada yang menyetujui tentang penonaktifan setnov sebagai ketua umum, adayang tidak sepakat dengan penon aktifan setnov sebagai ketua umum. beberapa loyalis Setya Novanto menyerahkan sepenuhnya kepada Setya Novanto, terkait apakah akan tetap dilanjut, dinon aktifkan sementara maupun mengundurkan diri sebagai ketua umu partai golkar

“Tidak ada loyalis (novanto), loyalis itu hanya kepada partai seperti saya harus jujur katakan bahwa saya ada di dalam dunia politik karena golkar. Legacy apa yg harus kita tinggalkan adalah bagaiman menyelamatkan partai ini,” katanya.

Yorrys mengatakan dalam rangka untuk mengatasi persoalan semakin melorotnya elektabitas partai Golkar, dirinya berpendapat bahwa dengan cara menyetop santernya kasus korupsi e-KTP yang menimpa ketua umum Partai Golkar.

“e-KTP sudah jadi konsumsi publik, baik luar atau di dalam. Caranya gimana untuk bisa menyetop. Tidak mungkin ini kalian (media) dari waktu ke waktu setiap bertemu pengutus gilkar selalu ada pertanyaan. Caranya gimana. Ya menggantikan. Kalau sudah digantikan oramg baru, maka ini akan hilang,” pungkasnya.

Baca Juga:  DPC PDIP Nunukan Buka Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Untuk Pilkada Serentak 2024

Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Ach. Sulaiman

Related Posts

1 of 54