NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Ganggu pelayanan publik, WFH dilingkungan ASN layak ditinjau ulang. Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan pemberlakuan kerja Word From Home (WFH) yang diterapkan dilingkungan ASN dinilai kurang efektif dan mengganggu pelayanan publik. Ketua DPRD Jatim Kusnadi berharap pemerintah mengkaji ulang kebijakan tersebut.
“Covid-19 itu merupakan bagian bencana non alam,disisi lain ASN itu ada untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Justru saat bencana dampak Covid-19 mestinya potensi ASN digerakkan bergotong royong sesuai tupoksinya sesuai arahan kepala daerah untuk menanggulangi pandemi Covid-19,” jelas politisi PDIP ini saat dikonfirmasi di Surabaya, selasa (27/7).
Pria kelahiran Medan ini mengatakan dengan mengerahkan ASN idealnya bisa dimaksimalkan untuk membantu pelayanan masyarakat ditengah pandemi ini. “Dalam pandemic Covid-19, yang harus dilindungi itu siapa?, rakyat atau ASN. Tentunya yang harus dilindungi rakyat bukan ASN,” jelasnya.
Mantan dosen PTS di Surabaya ini mengungkapkan negara harus tampil melindungi rakyat dari pandemi Covid-19. ”Terus kalau ASN nya harus kerja di rumah bagaimana negara melindungi rakyat,” lanjutnya.
Kusnadi mengingatkan para ASN adalah abdi masyarakat tentunya menjalani tugasnya sebagai abdi masyarakat. “Pandemi Covid-19 ini adalah ujian. Oleh sebab itu saya kurang sepaham dengan WFH,” jelasnya.
Kusnadi lalu membandingkan dengan pihak kepolisian yang selalu bertugas 24 jam saat pandemi Covid-19.
“Lihat saja itu pihak kepolisian yang terus bekerja maksimal. Banyak juga petugas kepolisian yang terpapar covid-19. Mereka (polisi) bisa terpapar karena memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harusnya seperti itu yang dilakukan oleh ASN. Bukan malah disembunyikan melalui kerja WFH. Kedepan saya berharap ini dikaji ulang,” tutupnya. (setya)
