NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Meningkatnya permasalahan buruh yang semakin kompleks, terkadang memunculkan penyelesaian masalah yang tidak menemui titik kesepakatan. Situasi ini kemudian harus ditempuh melalui jalur hukum. Untuk itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI menggelar acara dialog dengan Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (DPP K-Sarbumusi) di Hotel Pomelotel, Kuningan, Jakarta Selatan.
Kasubdit Pencegahan Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI-JSK) Heru Widianto mengatakan pemerintah Kemnaker mempunyai tanggung jawab untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Sarikat Buruh.
“Forum ini merupakan ruang konsolidasi organisasi serikat buruh untuk membangun ketenangan kerja,” ujar Heru, Selasa (18/4/2017) di Jakarta.
Heru melanjutkan, dalam hubungan industrial antara buruh dengan perusahaan dibutuhkan hubungan yang harmonis dan komunikatif untuk meningkatkan produktifitas kerja. “Pemerintah hadir untuk memfasilitasi serikat buruh dalam membangun komunikasi yang baik antara pengusaha dengan buruh, pengusaha dengan pemerintah, dan buruh dengan pemerintah,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Presiden DPP K-Sarbumusi, Sukitman Sudjatmiko mengatakan pelatihan teknik negosiasi dalam hubungan industrial bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi buruh tentang cara bernegosiasi dalam sebuah perundingan.
“Untuk mewujudkan hubungan Industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat yang menjamin kelangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan buruh, maka kami merasa pelatihan ini sangat penting,” ungkapnya.
Penulis: Ucok Al Ayubbi
Editor: Romandhon
