NUSANTARANEWS.CO – Politik adalah seni kemungkinan yang penuh kejutan. Demikian istilah yang barangkali tepat untuk menggambarkan kancah perpolotikan jelan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai kandidat Gubernur Petahana DKI semakin tegas menyakan, dirinya memilih jalur partai politik (parpol).
Mulanya, warga DKI pendukung Ahok, barangkali cukup tegang atas gerakan Teman Ahok yang menguatkan diri Ahok maju secara independen. Namun, rupanya Ahok juga cemas untuk memaksakan diri maju tanpa dukungan parpol. Hal ini, bukan tanpa sebab dan alasan. Pasalnya, keputusan Ahok memilih halur parpol lantaran mendapat bisikan berupa peringatan dari Presiden Joko Widodo.
“Pak Jokowi hanya ngomong begini, artinya ada risiko kalau lewat independen. Karena kalau ditafsirkan, ini masalah tafsiran UU lagi, kan belum pernah dibawa ke MK,” papar Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (8/8).
Ahok pun memberikan penjabaran terkait amanat satu juga pendukung yang dilakukannya dengan pengumpulan KTP melalui gerakan Teman Ahok. Sebab itulah, Jokowi mengingatkan, tambah Ahok, bahwa dirinya akan alami kendala signifikan ketika sudah masuk pada tahap verifikasi. Ini sangat mungkin untuk terjadi dimana sudah ada aturan semacam itu.
“Satu juta pendukung harus ditemui semua, itu tafsiran UU loh. Kalau tidak ditemui berarti verifikasinya cacat hukum. Berarti bisa enggak kita tafsirkan lagi pencalonannya juga cacat? Bisa toh! Kalau lawan menafsirkan seperti itu, emangnya kamu yakin bisa temui sejuta orang? Ini logika loh, bukan acak, temuin. Nah, kalau ditafsirkan seperti itu, lalu kamu digagalkan tidak nyalon, lalu mau apa? Ini kira-kira diskusi berdua ini,” terangnya.
Peringatan dari Jokowi semakin masuk akal, daripada maju independen dengan satu juta dukungan lewat Teman Ahok, lebih baik maju lewat parpol. Sebab, sejak semula sudah ada parpol yang mau mendukungnya tanpa syarat. Keputusan lewat parpol pun, Ahok punya prinsip tanpa ‘ngemis-ngemis’ ke partai.
Ahon pun menyatakan bahwa, tatkala Teman Ahok bergerilya kumpulkan KTP, belum genap satu juta, ternyata sudah ada partai yang menyatakan akan mendukungnya. Menurut Ahok, Partai tidak menginginkan deparpolisasi terjadi. “Siapa tahu tiba-tiba satu juta jalan, semua orang cuti datengin ke PPK dan menang lagi. Itulah deparpolisasi namanya, kepercayaan publik ke parpol hilang,” ujarnya.
Masukan Jokowi menurut Ahok sangat akal, mengingat visi dan misi antara partai pendukung (Nasdem, Hanura, dan Golkar) dengan Teman Ahok memiliki kesamaan. Ahok pun tidak ragu untuk mengolaborasikan antara Teman Ahok dan partai. Dengan dasar dukungan tanpa syarat tersebut.
“Inilah demokrasi yang kita harapkan. Yang mengizinkan perorangan siapa? Undang-undang,” tandasnya. (MRH/Red-02)
