Berita UtamaEkonomiHot TopicTerbaru

Gagal Atur Tata Niaga Minyak Goreng, Politisi Demokrat Minta Presiden Jokowi Copot Mendag

Gagal atur tata niaga minyak goreng, Politisi Demokrat minta Presiden Jokowi copot Mendag.
Gagal atur tata niaga minyak goreng, Politisi Demokrat minta Presiden Jokowi copot Mendag.

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Mahalnya harga minyak goreng eceran di pasaran mencapai Rp 24 ribu per liternya membuat DPRD Jatim geram. Pasalnya, pihak legislator di Jatim melihat menteri perdagangan Muhammad Lutfi gagal mengendalikan mafia minyak goreng di Indonesia.

“Kalau gagal melawan mafia minyak goreng, saya kira saatnya Presiden RI Jokowi mencopot mendag karena gagal untuk mengendalikan tata niaga minyak goreng di Indonesia,” jelasnya Jumat (18/3).

Politisi Demokrat ini mengatakan masalah mahalnya migor saat ini menjadi masalah nasional yang telah merusak perekonomian masyarakat.” Jangan sampai berlarut-larut karena sektor kementerian perdagangan merupakan leading sector dari seluruh perdagangan di Indonesia. Kalau tak mampu tentunya harus diganti sama yang mampu,” jelasnya.

Dikatakan politisi asal Malang ini, para kapitalis benar-benar sudah menguasai perekonomian sektor yang sangat vital buat masyarakat Indonesia yaitu minyak goring. “Padahal harapan masyarakat pemerintah bisa menekan para pengusaha yang selama ini sudah memfaatkan tanah air dengan   menanam sawit dan membuat para pengusaha tersebut kaya raya,” jelasnya.

Baca Juga:  PWI Minta Ilham Bintang dan Timbo Siahaan Ditegur Keras, Ini Jawaban Dewan Kehormatan

Diungkapkan oleh Agusdono, Naiknya harga eceran migor tersebut, lanjutnya dirinya melihat pemerintah tidak berdaya dan terkesan diatur oleh pemilik modal. ”Pemerintah harus segera melawan dan mengungkap serta menangkap para mafia minyak goreng tersebut,” jelasnya.

Sekedar diketahui, dalam dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, kamis (17/3) Mendag Muhammad Lutfi membeberkan adanya mafia dalam tata niaga minyak goreng di Indonesia. Dalam dengar pendapat tersebut, Lutfi meminta maaf bahwa pihaknya tidak bisa menangani persoalan minyak goreng ini.

“Dengan permohonan maaf Kementerian Perdagangan tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat,” ucapnya dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Kamis (17/3).

Terkait dengan mafia ini, Lutfi mengakui bahwa dirinya memiliki keterbatasan wewenang dalam undang-undang untuk mengusut tuntas. Menurutnya kebijakan yang bisa ia lakukan hanya sebatas mengatur pasokan.

Oleh karena itu, ia meminta bantuan kepada Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk menindak mafia dan para spekulan tersebut. (setya)

Related Posts

No Content Available