NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, menyampaikan bahwa calon yang terpilih nanti harus mempunyai visi besar dalam memperkuat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai sebuah entitas yang penting dalam ketatanegaraan kita.
Pada konteks ini, menurut Heri, tugas audit/pemeriksaan harus mampu diposisikan sebagai bagian dari penguatan pengawasan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan azas-azas good governance. “Dengan begitu institusi BPK akan lebih punya positioning yang kuat dalam konstelasi kekuasaan (legislatif-eksekutif-yudikatif-audit) yang terintegrasi dalam mencapai tujuan bernegara sesuai UUD (Undang-Undang Dasar) 1945,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (21/9/2016).
Heri mengatakan, calon terpilih harus bisa menerjemahkan visi pengawasan BPK seperti memperkuat peran monitoring secara preventif dan evaluasi, serta hubungannya dengan peran pemeriksaaan dan post audit sebagai pembagian domain fungsi kekuasaan.
Kemudian, lanjut Heri, terkait penguatan fungsi pemeriksa keuangan negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang bertangungjawab dan transparansi. “Jadi, bukan hanya soal audit administratif dengan memberi status WTP, WDP, dan lain-lain. Tapi juga memperhatikan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-udangan dan penguatan sistem,” kata Politisi dari Partai Gerindra itu.
Selanjutnya, Heri menuturkan, agar tercipta optimalisasi kinerja BPK yang lebih efektif dan berdampak signifikan terhadap pengamanan keuangan negara, maka dipandang perlu untuk menambah kewenangan BPK, khususnya terkait untuk sosialisasi dan audit Dana Desa, post audit terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMD) agar ada standarisasi untuk tumbuh dan berkembang serta post audit terhadap Sumber Daya Alam (SDA) dan tata kelola keuangan masing-masing daerah sebagai bagian dari kekayaan nasional dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelayanan publik dan kebijakan pemerintah.
Untuk itu, Heri mengharapkan ada sebuah terobosan atas temuan BPK yang saat ini masih dirasakan belum menyentuh masalah kesejahteraan rakyat. Pasalnya, saat ini rekomendasi pemeriksaan berupa WTP hanya mengukur kepatuhan, kebenaran pencatatan, dan kewajaran laporan keuangan.
Sedangkan rekomendasi lainnya masih belum dapat dirasakan dan ada tindak lanjut yang lebih jelas. “Disini dibutuhkan Optimalisasi sinergi BPK dan institusi eksternal untuk mewujudkan tindakan preventif dalam rangka minimalisasi penyalahgunaan keuangan negara, melalui peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan assurance/review dalam tahap perencanaan penggunaan keuangan negara guna sinergi untuk memperbaiki negeri,” kata Heri menambahkan. (Deni)
