NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu bersama FSP BUN memprotes keras temuan Badan Intelejen Negara yang menyatakan bahwa ada 41 masjid di lingkungan BUMN yang dianggap terpapar radikalismu.
“Kami dengan ini menyatakan protes keras terhadap tuduhan terhadap kami karyawan BUMN yang mengunakan Mesjid di Lingkungan kantor tempat kami bekerja yang dianggap oleh BIN adanya Radikalisme,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/11/2018).
Baca Juga:
- BIN Ungkap Paham Radiklisme Susupi 500 Masjid di Indonesia
- Paham Radikalisme dan Aksi Terorisme Dinilai Terus Menjadi Ancaman Keutuhan NKRI
- Islam, Radikalisme dan Masa Depan Bangsa
Menurut Arief, tuduhan tersebut jelas tanpa bukti dan fakta yang jelas. Sebab Mesjid di Lingkungan BUMN, lanjutnya, hanya digunakan oleh karyawan BUMN untuk menjalankan ibadah sholat dan tidak ada kegiatan radikalisme. “Jika jam kerja sudah selesai juga sangat jarang digunakan oleh kami, karena kami pulang ke rumah masing masing,” katanya.
Bahkan, lanjut Arief, apa yang dikemukakan BIN tersenit sangat tidak mendasar. Sangat tidak mungkin ada gerakan radikalisme di masjid-masjid BUMN sebab radikalisme itu biasanya tumbuh berkembang karena ketidakpuasan dan ketidakadilan atas kebijakan Pemerintah. “Kami sangat puas kok dengan kebijak kebijakan pemerintah yang terkait pengelolaan BUMN,” ujarnya.
Arief menjelaskan, radikalisme juga muncul biasanya pada masyarakat yang berpendidikan rendah yang mudah terpengaruh oleh isu-isu sosial politik yang mengarah pada politik identitas, primodialisme, dan rasisisme.
“Sedangkan kami karyawan BUMN adalah karyawan yang mayoritas berpendidikan cukup tinggi dan tidak ada primodialisme serta rasisme diantara karyawan BUMN di lingkungan kerja kami,” ungkapnya.
Pun tidak ada penindasan terhadap karyawan BUMN beragama oleh pemerintah atau oleh agama tertentu, kata dia, jadi tidak mungkin masjid-masjid di BUMN yang banyak digunakan karyawan BUMN beragama Islam terpapar radikalisme. “Tidak ada keterasingan terhadap karyawan BUMN secara sosial dan budaya sehingga kami karyawan BUMN tidak Punya sifat Radikalisme,” tegasnya.
“Secara ekonomi kami sangat cukup dimana gaji dan pendapatan kami sangat tinggi dibandingkan pekerja-pekerja non BUMN yang mengunakan standar UMR jadi tidak mungkin ada Radikalisme masjid-masjid BUMN tempat kami beribadah,” imbuhnya.
Karena itu FSP BUMN Bersatu dan FSP BUN mendesak Kepala BIN untuk mencabut pernyataan yang mengatakan masjid-masjid di lingkungan BUMN terpapar Radikalisme dan meminta maaf pada umat Muslim khususnya umat muslim yang berstatus Karyawan BUMN.
“Karena tuduhan BIN tersebut akan berdampak negatif terhadap kinerja BUMN yang sudah sangat bagus saat ini dimana akan banyak penolakan-penolakan dari perusahaan-perusahaan dari Luar Negeri yang memerangi radikalisme untuk bekerja sama dengan BUMN tempat kami bekerja.
Ketua Umum FSP BUN, Tuhu Bangun manbahkan, bahwa FSP BUMN Bersatu dan FSP BUN juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Kepala BIN karena sudah merugikan nama Baik BUMN yang sudah dikelola secara baik oleh karyawan BUMN dengan kebijakan kebijakan yang diterapkan dalam pemerintahan Joko Widodo.
“Jika tidak Ada Respon atas protes kami maka kami akan mengkonsolidasi kawan-kawan Pekerja BUMN Untuk melakukan aksi demo kepung Kantor BIN,” tandasnya/.
Pewarta: Roby Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana