NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota komisi VII DPR Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih mengaku mendengar adanya inisiatif baik dari Freeport untuk menyetujui penawaran divestasi saham 51 persen dan memenuhi syarat pembangunan Smelter yang diajukan pemerintah. Pengajuan syarat itu sendiri merupakan amanat Undang-Undang nomor 4 tahun 2009.
Eni mengatakan pembangunan Smelter sendiri masih tarik ulur antara kepentingan pemerintah dengan pihak Freeport. Menurutnya, pihak p
emerintah menginginkan PT Freeport membangun Smelter di kawasan yang berdekatan dengan area lokasi pertambangan mineral di Papua.
“Tapi kenyataannya khusus Smelter akan dibangun di Gresik. Tapi kenyataannya belum. Nol! Walaupun RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan kita ada kemajuan,” ujar Eni di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Eni berharap pemerintah dengan Freeport segera mencapai kesepakatan. Sehingga, kata dia, smelter yang diharapkan mampu menaikkan pemasukan negara dari produksi tambang Freeport.
“Kita harap dengan negosiasi ini pemerintah betul-betul memastikan untuk bangun Smelter,” ucapnya.
Seperti diketahui, pemerintah dengan Freeport menjadualkan waktu negosiasi pada hari ini, Selasa (23/8/2017). Negosiasi tersebut secara umum untuk menyelesaikan persetujuan dua pihak mengenai penawaran perubahan kerjasama dari Kontrak Karya menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (Kastro)
Editor: Romandhon
