NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Keberadaan PT Freeport di tanah Papua dari generasi ke generasi senantiasa tidak bisa lepas dari pro dan kontra. Bahkan sebagaimana yang sudah-sudah, polemik perusahaan tambang emas, tembaga dan juga uranium ini ujungnya selalu berakhir dead lock.
Ini tak belebihan mengingat dalam sejarahnya, kasus Freeport sesungguhnya bukan persoalan sengketa bisnis an sich, melainkan juga terkait erat dengan persoalan geostrategic. Jika mau membaca lipatan sejarah masa lampau tentang pembebasan Irian Barat, maka kita akan menemukan irisan sejarah itu. Sejarah tentang hukum ‘balas budi’.
Sebagaimana diketahui sejak beroperasi tahun 1967, negara tak mampu berbuat apa-apa atas keberadaan perusahaan yang telah berusia 50 tahun tersebut. Pasalnya hukum ‘balas budi’ itu telah menyeret Indonesia pada pusaran arus politik ‘sandera’. Cukup lama tak terdengar, kembali kasus Freeport berdengung. Bahkan Presiden Jokowi mengaku pasang badan.
Sikap Jokowi yang berani memaksa Freeport, menuai ancaman balik dari Richard C Adkerson selaku Dirut dan CEO Freeport. Adkerson meminta agar hak privilege berupa status Kontrak Karya (KK) dalam sejarahnya dikembalikan. Tak hanya itu, Freeport bahkan terang-terangan akan mem-PHK 3000 karyawannya sekaligus membawa kasus ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional.
Namun hal itu tak membuat Presiden Jokowi sedikit mundur. Padahal jika dilogikan ancaman PT Freeport ini sungguh penuh resiko terhadap nasib tanah Papua nanti. Tidak sedikit orang bertanya-tanya. Ada apa di balik sikap Presiden Jokowi yang tiba-tiba mendadak menjadi pemberani menantang Freeport sedimikian rupa?
Ada yang mengaitkannya ihwal dukungan Cina di belakangnya. Asumsi ini merujuk pada kedekatan presiden Jokowi yang kian intim berhubungan dengan investor Cina selama dua tahun terakhir. Terlebih situasi ini kian dikuatkan dengan perseteruan Cina dan Amerika Serikat yang akhir-akhir ini terus memanas.
Dalam konteks ini, Papua sebagai kawasan penghasil tambang uranium terbesar di dunia tentu menjadi daya tarik bagi siapapun negara untuk memilikinya, termasuk Cina. Terlepas dari hal itu, Presiden Jokowi semestinya harus mampu berpikir panjang tentang nasib bumi Papua ke depan.
Pasalnya, Freeport dari sudut pandang Amerika memiliki nilai yang sangat strategis, khususnya dalam konteks proxy war. Sekali lagi negara harus jernih melihat kasus ini. Sebab kasus Freeport tidak hanya sebatas motif bisnis, melainkan juga masalah geostrategic.
Pertaruhan ini sangatlah beresiko, mengingat Amerika tahu bahwa Indonesia di bawah Presiden Jokowi cenderung berpihak pada kekuatan Xi-Jinping. Bukan tidak mungkin, diturunkannya 2.500 marinir Amerika ke Darwin, Australia belakangan ini salah satunya terkait erat dengan sengketa tanah Papua tersebut.
Apalagi Amerika juga sudah tampak sigap dalam merespon geliat politik Cina dengan membangun kekuatan militer di Laut Cina Selatan. Jika situasi dan kondisi di bumi Papua semakin tak terkendali dan Indonesia tidak memiliki kemampuan mereduksinya, maka tidaklah sulit bagi Amerika bersama Australia sewaktu-waktu bisa ‘menyelamatkan’ Papua. Dalam hal ini kejernihan akal harus dikedepankan pemerintah.
Penulis: Romandhon
