NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Fraksi PKS DPRD Nunukan menekanakan agar Pemerintah bisa lebih optimis dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah sehingga terjadi peningkatan PAD tahun anggaran berikutnya.
Hal tersebut disamapaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Andi Yakub dalam dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Nunukan ke- 7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, Kamis (14/11/2024).
“Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang bahwa dalam penyusunan dan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025 harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis, tepat sasaran dan menggunakan skala prioritas,” katanya.
Kedua, dalam penyusunan RAPBD ini, Pemerintah menargetkan PAD 2025 sebesar Rp. 1,8 triliun, lebih rendah daripada PAD Perubahan 2024 sebesar Rp. 1,9 triliun. Artinya terjadi penurunan sebesar Rp. 103 milyar.
“Seharusnya Pemerintah bisa lebih optimis dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah sehingga terjadi peningkatan PAD tahun anggaran berikutnya,” kata Andi Yakub.
Ketiga, terkait dengan masalah kesehatan, Fraksi PKS memberikan beberapa usulan penting di antaranya:
– Memastikan bahwa gaji tenaga kesehatan terkait tunjangan tenaga kesehatan tetap berjalan sebagaimana mestinya serta. Tidak ada lagi keluhan terkait ketersediaan obat dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik termasuk di antaranya mengatasi masalah penuhnya ruangan rawat inap yang seringkali membuat pasien tertahan di UGD.
– Memperhatikan jumlah SDM kesehatan terutama Dokter Umum di daerah-daerah pelosok dan Dokter Spesialis di RSUD dan Rumah Sakit Pratama. Ada banyak keluhan dari masyarakat yang terpaksa dirujuk keluar daerah nunukan karena kurangnya sdm yang dimaksud.
Termasuk dalam hal ini adalah menyekolahkan dokter- dokter umum nunukan agar bisa ditingkatkan menjadi Dokter Spesialis.
– Meningkatkan status Rumah Sakit Pratama agar dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai sehingga pasien tidak perlu dirujuk ke luar daerah.
– Rehab Pustu dan Rumah Dinas yang ada di daerah – daerah terluar seperti yang ada di Sembakung dikarenakan daerah tersebut sering banjir sehingga banyak bangunan yang rusak. Termasuk menambah Pustu yang belum ada di beberapa di desa yang ada di Kabupaten Nunukan khususnya Sembakung dan Dapil IV secara umum.
Keempat, terkait dengan masalah pendidikan, Fraksi PKS memberikan beberapa usulan penting di antaranya:
– Revitalisasi bangunan sekolah yang tidak layak, terutama di wilayah-wilayah pedalaman.
– Pembangunan sekolah-sekolah baru di wilayah pedalaman dengan memperhatikan kondisi alam seperti daerah rawan banjir.
– Penambahan angkutan umum pelajar yang saat ini masih sangat minim.
Kelima, terkait dengan masalah infrastruktur, Fraksi PKS memberikan beberapa usulan penting di antaranya:
Pemerataan peningkatan pembangunan jalan dan jembatan, khususnya di wilayah-wilayah di luar pulau Nunukan. Termasuk yang harus diprioritaskan dalam hal ini adalah jalan penghubung dari desa manuk bungkul menuju ke pusat Kecamatan. Begitu pula dengan seluruh jalan utama di wilayah IV yang mengalami nasib yang sama.
Pembangunan jembatan penghubung antar desa misalnya jembatan penghubung antara desa Lubakan menuju Kota kecamatan yaitu desa Atap.
Peningkatan jalan usaha tani, khususnya yang ada di wilayah Sebatik Barat dan Perbaikan dan pembangunan rumah-rumah ibadah di wilayah- wilayah pelosok.
Keenam, Fraksi PKS ingin memastikan kepada pemerintah untuk fokus menyelesaikan masalah ketersediaan kebutuhan-kebutuhan mendasar seperti listrik dan air sehingga tidak ada lagi pemadaman listrik dan kelangkaan air bersih.
Ketujuh, Fraksi PKS memandang perlunya menyiapkan anggaran khusus penanganan konflik untuk menyelesaikan konflik antara petani rumput laut dan pemukat jangkar, sehingga konflik tidak berlarut-larut dan kejadian serupa tidak berulang kembali.
“Yang dibutuhkan dalam penyelesaian konflik bukan hanya memahami akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya konflik melainkan juga mekanisme penyelesaian yang konstruktif. Penyelesaian konflik sosial yang efektif membutuhkan kerjasama lintas sektor dan seringkali terhalang oleh anggaran,” jelasnya. (ES)