NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan menyoroti selisih angka pembayaran Pegawai pada APDB 2025. Untuk itu PDI Perjuangan minta agar Pemerintah menjelaskan secara rinci.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Fajrul Syam dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Nunukan ke- 7 Masa Sidang I Tahun Sidang 2024-2025 dengan Agenda Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2025, Kamis (14/11/2024).
Fraksi PDI Perjuangan melihat dan mempelajari target PAD terutama pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya berkisaran 53 milyar, kami berharap Pemerintah Daerah memberikan target lebih tinggi daripada angka yang tertera pada nota keuangan APBD tahun anggaran 2025, dan menghitung ulang target PAD tersebut, agar sebagai pemacu untuk lebih bekerja keras dan lebih baik kepada seluruh OPD sebagai pemungut PAD.
“Sebagai contoh penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2023 bisa mencapai kurang lebih sebesar 96 milyar,” jelas Sadam.
Fraksi PDI Perjuangan mempelajari dengan seksama item demi item pada buku Nota Keuangan APBD 2025, pada bagian ringkasan APBD terdapat penjelasan besaran belanja pegawai kurang lebih sebesar 680 milyar.
Sementara dari data yang Fraksi PDI P dapatkan data pada laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, total belanja pegawai hanya terealisasi sebesar kurang lebih 464 milyar, kami melihat ada selisih yang cukup besar pada item belanja pegawai sebesar 216 milyar.
“Hal ini tentu kami pertanyakan dan soroti serta tolong diberikan penjelasan terperinci, apakah jumlah pegawai di Kabupaten Nunukan bertambah dari data yang kami peroleh adalah sebanyak 3.459 orang ASN,” tandasnya.
Melanjutkan dalam point diatas apabila selisih perhitungan belanja pegawai sebesar 216 milyar tersebut bisa dialihkan kepada titik berat pembangunan yang lebih penting dan lebih prioritas dan berkeadilan dan dimasukan kedalam belanja modal.
Fraksi PDI Perjuangan juga meminta dan memastikan anggaran bea siswa untuk masyarakat tidak mampu dan berprestasi lebih besar daripada anggaran tahun sebelum nya.
Mengenai APBD 2025, Fraksi PDI Perjuangan menyampaian sebagai berikut:
Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemerintah Daerah melakukan pengerukan sedimentasi embung di seluruh Kabupaten Nunukan, dan memastikan jaringan air bersih tersedia untuk masyarakat nunukan, sebagai contoh belum adanya meteran pdam untuk warga RT 29 Kelurahan Nunukan Barat.
Fraksi PDI Perjuangan menyororoti rendahnya upah petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dimana petugas kebersihan adalah garda terdepan untuk meraih Adipura.
Fraksi PDI Perjuangan meminta agar dilakukannya sensus atau survey kebutuhan LPG 3 kg dan BBM bersubsidi di Kabupaten Nunukan agar kuota LPG 3 kg dan BBM Bersubsidi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan real yang terjadi di kabupaten nunukan. PDI P melihat masih banyak keluhan dilapangan tidak meratanya distrubusi dan sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg dan BBM subsidi solar bagi para nelayan terutama di desa Binalawan.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah terutama opd terkait untuk mengevaluasi kualitas bahan material pada program bedah rumah pada tahun anggaran 2024.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah agar meningkatkan bantuan rumah ibadah pada APBD 2025.
Masyarakat berhak untuk menikmati penerangan jalan umum, hal ini masih banyak kami temukan ruas jalan yang tidak memiliki penerangan jalan contohnya di jalan Brigade RT 29 Kelurahan Nunukan Barat.
Di bidang pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar seluruh sekolah di kabupaten memiliki gedung RKB sendiri. sebagaimana belum tersedia RKB pada SDN 01 Tulin Onsoi di RT 3 Desa Salang.
Dibidang Telekomunikasi, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah lebih aktif berkoordinasi untuk pengusulan tower BTS ke Kementerian terkait karena masih adanya black spot di beberapa daerah seperti Desa Tinampak 1, desa Tinampak 2, desa Tau Baru, desa Balatikon, desa Salang, desa Tembalang, desa Kalunsayan dan Desa Naputi Kecamatan Tulin Onsoi.
Dibidang listrik, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar meratanya jaringan listrik di desa-desa seperti desa Salang RT 3, desa Sungai Limau RT 8 serta Desa Setabu rt 3 dan di jalan Brigade RT 29 Kelurahan Nunukan Barat.
Dibidang infrastuktur jalan, PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah pada apbd 2025 untuk tidak melakukan pekerjaan aspal ulang pada ruas jalan yang masih bagus dan layak dilewati.
Perlu adanya master plan dan perencanaan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan khusus bongkar muat untuk tabung LPG dan BBM di Pulau Bunukan.
Meningkatkan anggaran pada sektor perikanan dan pertanian sebagai dukungan terhadap masyarakat petani dan perumput laut serta nelayan.
Bidang UMKM, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemerintah daerah agar memetakan dan membuat database umkm terutama sektor kerajinan khas Dayak dan Tidung, agar pemerintah bisa memberikan bantuan modal usaha dan pemasaran sehingga sektor kerajinan bisa menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Nunukan.
Disektor Ketahanan Pangan, Fraksi PDI P berharap pada tahun anggaran 2025 bisa terbangun pabrik mini pengolahan tepung Tapioka di kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Sebuku, kecamatan Sembakung Atulai, kecamatan Sembakung dan Lumbis Raya. Karena kami melihat tepung tapioka sebagai salahsatu bahan makanan masyarakat di Kabudaya yakni ilui.
Selanjutnya dari sektor ketahanan pangan perlunya keseriusan Pemerintah untuk memanfaatkan kembali rumah potong hewan di kelurahan Mansapa yang selama bertahun- tahun terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Pemerintah daerah bisa menggandeng pihak swasta untuk pengelolaan rumah potong hewan tersebut sehingga ketersediaan daging bisa teratasi di Kabupaten Nunukan.
Perlunya diatur dan ditetapkan zonasi bagi pembudidaya rumput laut dan pemukat rumput laut agar pelaku usaha dibidang rumput laut ini bisa tetap bekerja dengan tenang. dalam hal ini Pemerintah Daerah harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk menyelesaikan.
Dibidang kesehatan, Fraksi PDI Perjuangan berharap dengan adanya peningkatan anggaran kesehatan tersebut bisa dirasakan merata oleh tenaga kesehatan dan puskesmas yang ada dikabupaten nunukan, khususnya diwilayah kabudaya, fasilitas puskesmas dan TTP yang diterima oleh tenaga kesehatan sangat kurang dibandingkan dengan wilayah kerja mereka yang kondisinya serba terbatas.
“Terakhir kami dari Fraksi PDI perjuangan mengingatkan komitmen Netralitas seluruh ASN di Kabupaten Nunukan dalam pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 mendatang,” tegas Saddam. (ES)