Berita UtamaLintas NusaPolitikTerbaru

Fraksi Demokrat DPRD Nunukan Apresiasi Pencapian WTP 8 Kali Oleh Pemerintah

Fraksi Demokrat DPRD Nunukan Apresiasi Pencapian WTP 8 Kali Oleh Pemerintah
Foto: Juru Bicara Fraksi Demokrat, Robinson Totong dalam Rapat Paripurna ke – 10 Masa Persidangan III Masa Sidang 2023 – 2024 Tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023, Selasa (16/6/2024).

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Nunukan yang telah mendapat predikat WTP yang ke 8 kalinya secara berturut-turut ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nunukan telah memenuhi kaedah-kaedah yang benar dalam hal penyampaian laporan keuangan daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Demokrat, Robinson Totong dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan III Masa Sidang 2023 – 2024 Tentang Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023, Selasa (16/6/2024).

“Sebab WTP adalah predikat hasil audit keuangan yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada empat kriteria yaitu, kesesuaian pada akuntansi pemerintahan, kecukupan pengunkapan, kepatuhan pada ketentuan perundang-undangan, dan efektifitas pengendalian intern,” katanya.

Baca Juga:  Pemkab Nunukan Selenggarakan Temu Forum Anak Daerah (TEFA) dan Peringatan Hari Anak Sedunia 2024

Fraksi Demokrat juga  sangat mengapresiasi di mana terjadi kenaikan dalam hal realisasi pendapatan dari target sebesar Rp. 1.619.562.298.117,00 ( 1 trilyun 619 milyar 562 juta 298 ribu 117 rupiah ) menjadi Rp. 1.775.514.283.946,26 ( 1 trilyun 775 milyar, 514 juta, 283 ribu, 946 rupiah, 26 sen) atau sebesar 109,63%.

Ini mencerminkan bahwa kita sedang bekerja dan berjalan pada rel dan arah yang benar.

Fraksi Demokrat mendorong agar upaya-upaya yang benar atau positif ini terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang agar PAD dapat ditingkatkan secara bertahap setiap tahun.

“Kami menilai, masih ada banyak sektor potensial yang belum disentuh secara maksimal yang dapat mendorong peningkatan PAD Kabupaten Nunukan, mulai dari retribusi parkir, retribusi warung/rumah makan, pajak/ijin bangunan dalam pengertian luas, perkebunan dan lain lain,” jelasnya.

Secara umum, Fraksi Demokrat memandang bahwa pelaksanaan kegiatan APBD tahun 2023 sudah baik.

“Namun demikian terdapat beberapa sektor yang perlu mendapat perhatian dan penekanan atau sentuhan khusus agar lebih maksimal, antara lain sektor UMKM, pendidikan, dan kesehatan,” tutupnya. (ES)

Related Posts

1 of 156