NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan yang telah mendapat predikat WTP yang ke 7 secara berturut-turut. Ini mencerminkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Nunukan telah memenuhi kaedah-kaedah yang benar dalam hal penyampaian laporan keuangan daerah.
Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Nunukan, Gat Khaleb saat membacakan tanggapan fraksinya dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan 3 Tahun Sidang 2021-2022 Tentang Pandangan Unum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Nunukan terhadap Nota Pengantar Bupati Nunukan Terhadap Raperda Tentang Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Selasa (28/6).
“Sebab WTP adalah predikat hasil audit keuangan yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah yang didasarkan pada 4 kriteria, yaitu kesesuaian pada standar akuntasi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada ketentuan perundangan-undangan dan efektifitas pengendalian intern,” tutur Gat.
Kepada Pemerintah Daerah dan TNI-POLRI, Fraksi Partai Demokrat menyampaikan apresiasi yang tinggi atas upaya-upaya yang sungguh-sungguh dan maksimal dalam menanggulangi penyebaran atau mutasi Covid 19 di wilayah Kabupaten Nunukan hingga saat ini.
“Semua ini tentu saja bukan prestasi 2-3 orang tetapi prestasi kita semua, prestasi banyak pihak yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu,” jelasnya.
Dalam konteks Pandemi Covid 19, fraksi partai Demokrat berpandangan bahwa secara umum pelaksanaan APBD Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik. Baik, tidak berarti tanpa kekurangan. Harus diakui bahwa masih ada kekurangan sini-sana dengan macam-macam kendala, termasuk kendala karena pandemi Covid-19.
“Ada kegiatan yang terpaksa dibatalkan akibat refokusing dan ada yang tidak bisa terlaksana secara maksimal, dst, sehingga berpengaruh terhadap capaian kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan,” paparnya.
Pasca pandemi Covid 19, tugas berat ke depan adalah mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan. Ini tidak mudah, sebab ada banyak sektor ekonomi terkait yang harus dipacu kembali. Fraksi partai Demokrat berpandangan bahwa untuk mendorong percepatan pemulihan ini harus dimulai dari sektor ril (UMKM), karena sektor ini bersentuhan langsung dengan masyarakat banyak (pedagang pasar, PKL, warung, petani, pekebun dan sektor lain.
Dengan tumbuhnya sekotor ril ini, fraksi Demokrat berkeyakinan akan berdampak pada serapan tenaga kerja bidang informal dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu agar konsentrasi ke depan dimaksimalkan pada upaya-upaya yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersentuhan dengan bagian terbanyak dari masyarakat Kabupaten Nunukan, dan dari alokasi anggaran pada bidang ini, kami berkesimpulan bahwa belum nampak kesungguhan kita membenahi sektor ini;
Selain itu, fraksi Demokrat menyarankan agar sungguh-sungguh dan memaksimalkan segala usaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kami berpandangan bahwa capaian tahun 2021 masih bisa ditingkatkan karena masih ada beberapa sektor yang belum maksimal,yang masih berpotensi menambah PAD.
“Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan daerah kita pada dana transfer pusat. Dan patut kita syukuri bahwa pada tahun 2021 ada peningkatan capaian dari target 113 M menjadi 176 M (154%),” ungkapnya.
Salah satu sektor yang sangat terdampak akibat Pandemi Covid adalah sektor bidang pendidikan. Banyak anak-anak didik tidak mendapatkan pembelajaran yang memadai, terutama di daerah-daerah perdesaan yang tidak terjangkau jaringan internet.
“Dinas Pendidikan kami anggap gagal memberikan hak yang seharusnya didapatkan oleh siswa-siswi kita selama pandemi. Banyak kab/kota lain di Indonesia yang memberlakukan kebijakan pembelajaran khusus kepada siswa-siswi di daerah-daerah “blank spot”,” ungkap Gat.
Untuk menutupi kealpaan ini, ke depan diperlukan perhatian atau perlakukan khusus sehingga siswa-siswi mendapatkan kembali hak mereka hilang selama pandemi. Paradigma pendidikan hari ini (lajim disebut merdeka belajar) tidak lagi terpusat pada guru sebagai sumber yang tahu segala-galanya, tetapi menuntut interaksi timbak balik antara guru dan siswa.
Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator yang mengarah dan membimbang siswa agar tahu. Siswa berproses untuk tahu, tidak langsung tahu dari guru seperti sebelumnya.
“Dengan demikian, kami menyarankan agar perhatian terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas guru sebagai fasilitor dan ketersediaan sarana ajar yang memadai menjadi penting untuk dibenahi ke depan,” tegasnya.
Fraksi partai Demokrat mengingatkan bahwa tahun akhir 2023-2024, selain pemulihan ekonomi, tantangan tambah berat terkait agenda nasional yaitu Pilpes, Pileg dan Pilkada. Adalah tugas semua untuk memastikan ketertiban daerah kondusif sehingga agar agenda nasional ini bisa berlangsung dengan baik dan sukses.
Tanggapan lain adalah terkait Surat Menpan-RB No. 85/2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang Tenaga Kerja Honorer. Hal ini penting menjadi fokus perhatian semua pihak karena mempunyai dampak besar terkait nasib sekitar 5000-an di Lingkungan Pemda Kabupaten Nunukan.
Oleh sebab itu, perlu dipersiapkan skema skema atau opsi-opsi minimal dampak. Fraksi Demokrat berkeyakinan, karena ini kebijakan pusat yang harus daerah patuhi, kebijakan apapun yang kita ambil, pasti tidak akan memuaskan semua pihak, pasti menimbulkan resistensi, tetapi paling tidak kita semua berada pada posisi mempertimbangkan kebijakan yg minimal dampak sosialnya.
Fraksi partai Demokrat juga mengharapkan agar komunikasi dan sinergitas antara legislatif dan eksekutif terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.
“Hanya dengan terciptanya komunikasi, kerjasama atau sinergitas yang seimbang dan saling menghormati, maka semua harapan masyarakat yang diamanatkan di pundak kita dan semua tantangan-tantangan berat yang ada di depan dapat kita laksanakan dan selesaikan dengan baik,” tutupnya. (ADV/ES)
