NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Relawan Jangkar Jokowi mengajukan usulan sejumlah nama calon menteri untuk pemerintahan periode 2019-2024.
“Pertama, kami ini sebenarnya menjawab apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kedua merespon apa yang menjadi isi pidato Pak Jokowi terakhir bahwa Pak Jokowi itu ingin mengeksekusi setiap program dengan cepat hasilnya memang dibutuhkan orang-orang ada pembantu yang memang bisa menterjemahkan program kerjanya itu progresif bahkan beliau tidak segan-segan akan apa namanya mungkin menindak oknum oknum yang ada di lingkungan pejabat terkait yang menghambat kebijakan menghambat apa namanya perizinan dan seterusnya,” ujar Ketua Presidium Nasional Jangkar Jokowi, I Ketut Guna Artha dalam sebuah diskusi publik dan penyerapan aspirasi publik calon menteri untuk diajukan kepada presiden-wakil presiden terpilih di Bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).
Presidium Jangkar Jokowi juga menyampaikan sejumlah nama calon menteri untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin dalam menyusun Kabinet kerja.
Adapun nama dan posisi tersebut yaitu antara lain;
Presiden RI: Joko Widodo
Wakil Presiden RI: Ma’ruf Amin
Menteri Koodinator:
1) Menteri Koordinator Bidang Polhukam: Jenderal Pol (Pur) Budi Gunawan
2) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Sri Mulyani Indrawati
3) Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Surya Paloh
4) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Jenderal TNI (Pur) Luhut Binsar Pandjaitan
Menteri-menteri:
1) Menteri Sekretaris Negara: Heru Budi Hartono
2) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Hendrawan Supratikno
3) Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo
4) Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi
5) Menteri Pertahanan: Jend TNI (Pur) Moeldoko
6) Menteri Hukum dan HAM: Komjen Pol (Pur) Syafruddin/ I Dewa Gede Palguna/Eddy OS Hiariej
7) Menteri Komunikasi dan Informatika: Airlangga Hartarto
8) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Basuki Tjahaja Purnama/Abdullah Azwar Anas
9) Menteri Keuangan: Sri Adiningsih
10) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Pramono Anung Wibowo
11) Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah: Bahlil Lahadalia
12) Menteri Perindustrian: Ilham Akbar Habibie
13) Menteri Perdagangan: Hariyadi Budi Santoso Sukamdani/Rosan Perkasa Roeslani
14) Menteri Pertanian: Momon Susmono/I Ketut Diarmita
15) Menteri Ketenagakerjaan: Eva Kusuma Sundari/Rieke Diah Pitaloka
16) Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Mochamad Basoeki Hadimoeldjono
17) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Susi Pudjiastuti
18) Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Soekarwo
19) Menteri Agama: Mahfud MD
20) Menteri Kesehatan: Hasto Wardoyo
21) Menteri Sosial: Asrul Sani
22) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Irma Suryani Chaniago
23) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Komarudin Hidayat
24) Menteri Ristek dan Pendidikan Tinggi: Rhenald Kasali /I Gede Wenten
25) Menteri Pemuda dan Olahraga: Zannuba Arrifah Chafsoh
26) Menteri Pembangunan Desa dan Transmigrasi (PDT): FX Hadi Rudyatmo/Budiman Sudjatmiko
27) Menteri Transportasi: Ignasius Jonan/Rini Soemarno
28) Menteri Kelautan dan Perikanan: Abdul Kadir Karding/Eko Putro Sandjojo
29) Menteri Pariwisata: Arief Yahya/Ida Bagus Pitana/Budi Karya Sumadi
30) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arcandra Tahar
Pejabat Setingkat Menteri:
1) Jaksa Agung: Todung Mulya Lubis/Antazari Azhar/Artidjo Alkostar
2) Panglima Tentara Nasional Indonesia: Jenderal TNI Hadi Tjahjanto
3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia: Jenderal Pol Tito Karnavian
4) Sekretaris Kabinet: Pratikno
Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian:
1) Kepala Badan Intelijen Negara: Komjen Pol (Pur) Gories Mere
2) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Erick Thohir
3) Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo
4) Kepala Badan Penyelenggara Pusat Pemerintahan Baru: Bambang Permadi Soemantri Brojonegoro
Kepala Lembaga Non Struktural:
Kepala Staf Kepresidenan: Hasto Kristyanto
Selain itu, relawan juga mengusulkan perubahan nomenklatur untuk Kementerian Pembangunan Desa dan Transmigrasi serta Menteri Transportasi. Selain itu, usulan Badan/Lembaga baru juga terdapat pada Kepala Badan Penyelenggara Pusat Pemerintahan Baru. (ym)
Editor: Eriec Dieda
