NUSANTARANEWS.CO – Forum Indonesia Transparansi Indonesia (FITRA) berpendapat bahwa penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun sangat tidak masuk akal. Pasalnya jika mengacu pada diselenggarakannya program pengampunan pajak alias Tax Amnesty, maka target penerimaan pajak untuk tahun 2017 bisa lebih dari itu.
Melihat kondisi tersebut, Advokasi FITRA Apung Widadi menilai bahwa ini merupakan bukti gagalnya program pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jokowi dalam menambal APBN.
“Sebab dari sisi penerimaan pajak, tidak ada terobosan dalam peningkatan pendapatan negara,” katanya di Jakarta, Senin, (31/10/2016).
Bahkan lanjutnya jika bandingkan dengan target perpajakan dalam APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539,2 triliun, target penerimaan pajak di di tahun 2017 ini jauh lebih rendah.
“Artinya apa? Ini semakin menegaskan bahwa Tax Amnesty hanyalah bahasa kampanye untuk karpet merah konglomerat,” katanya.
Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Pemerintah telah menyepakati secara keseluruhan target penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp 1.7530 triliun.
Dari target tersebut, penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) direncanakan sebesar Rp 1.498,9 triliun dan Rp 250 triliun.
Total penerimaan perpajakan tersebut meliputi, penerimaan pajak sebesar Rp 1.464,7 triliun, yang terdiri dari Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 787,7 triliun, kemudian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 493,8 triliun, penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebesar Rp 17,2 triliun, penerimaan cukai Rp 157,1 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp 8,7 triliun.
Sementara PNBP meliputi penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) Rp 86,9 triliun, pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rp 41 triliun, PNBP lainnya Rp 84,4 triliun dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp 84,4 triliun. (Restu)
