NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur berupa jalan toll sebagai ladang bisnis dan bukan bentuk kewajiban negara kepada rakyat.
“Toll itu padang bisnis, bukan bentuk kewajiban negara kepada rakyat. Ini terjadi bila negara diurus dgn cara pedagang bukan dgn cara amanat konstitusi dimana Negara Memelihara Rakyat. Kebanggaan Jokowi yang gagal..!!” tulis Ferdinand di akun twitter @Ferdinand_Haean, Kamis (31/1/2019).
Ferdinand menyatakan demikian, lantaran kini jalur Pantura kembali dipadati oleh truk-truk yang semula melintas di tol Trans Jawa. Truk-truk itu kembali menggunakan jalur Pantura disebabkan oleh mulai berlakunya tarif tol Trans Jawa pada Senin (24/1/2019).
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita memberikan alasan atas hal tersebut, para pengemudi yang berpindah haluan dikarenakan oleh tingginya tarif yang dikenakan untuk kendaraan truk. Dirinya pun telah meminta PT Jasa Marga untuk menurunkan tarif tol Trans Jawa.
“Kemahalan tarifnya, jadi kan waktu itu kita sudah minta ke Jasa Marga kalau bisa tarif Jakarta-Surabaya tidak lebih dari sekitar Rp 800 ribu lah,” jelasnya kepada detikFinance, Senin (28/1/) lalu.
Total biaya yang dikeluarkan dari Jakarta menuju Surabaya dapat mencapai angka Rp 1,5 juta. Bahkan, semakin besar ukuran truk, semakin besar pula biaya yang dikeluarkan.
“Kan truk itu totalnya sampai Rp 1,5 juta itu ke surabaya, kalau ukuran truknya makin besar lagi bisa sampai Rp 2 juta, mahal bener itu,” tambahnya.
Zaldy menyayangkan tarif yang mahal tersebut. Menurutnya, tarif untuk kendaraan pengiriman logistik seperti truk seharusnya lebih rendah dibandingkan mobil pribadi.
“Ya saya rasa permasalahannya kalau untuk mempermudah logistik harusnya tarifnya itu untuk angkutan truk lebih murah dibanding mobil-mobil pribadi kalau memang itu untuk logistik,” tutupnya.
Pewarta: M. Yahya Suprabana
Editor: Achmad S.
